jpnn.com, KUPANG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan dan tidak mengurangi menu maupun kandungan gizi, yang menjadi ketentuan program.
"Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Kamis.
BACA JUGA: Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa SMKN di Kampar Jalani Perawatan
Penegasan tersebut diungkapkan saat meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (19/8/2026), guna memastikan kesiapan SPPG di wilayah 3T, sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan dalam rangka penataan dan penyempurnaan pelaksanaan Program MBG.
Program MBG saat ini telah melayani sekitar 62,6 juta penerima manfaat, didukung 27.485 SPPG yang telah beroperasi serta 134.881 pemasok lokal yang terdiri dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pemasok lainnya.
BACA JUGA: PSI: Prioritaskan MBG ke Daerah 3T, Layani Mereka yang Paling Membutuhkan
Politikus PAN itu menegaskan percepatan SPPG di wilayah 3T merupakan keputusan pemerintah yang mencakup wilayah prioritas, termasuk NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua.
"Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujarnya.
BACA JUGA: Perbandingan Anggaran MBG dengan Pendidikan pada Rancangan APBN 2027, Mana yang Lebih Besar?
Pemerintah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang difokuskan antara lain untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Di NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, dengan 170 SPPG telah tervalidasi siap operasional.
Percepatan aktivasi SPPG 3T di NTT menjadi perhatian karena berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen.
Sejumlah kabupaten di NTT, termasuk Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Salah satu SPPG 3T yang siap operasional adalah SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka yang direncanakan akan melayani dibawah 1.000 penerima manfaat.
Melalui fungsi koordinasi lintas kementerian/lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penataan dan aktivasi SPPG 3T, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Peninjauan langsung di Sikka menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus mendorong penyelesaian kendala di lapangan, sehingga pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... BMG Borong Hak Cipta Musisi Pop Dunia
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
