Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang siap dipensiunkan dini sebesar 4,2 gigawatt (GW).
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan PLTD tersebut bakal diganti dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Hal ini seiring rencana Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan PLTS 100 GW dalam 2 tahun mendatang. Pensiun dini PLTD ini juga diharapkan dapat menekan subsidi BBM.
"Memang untuk program dedieselisasi, pengurangan diesel, itu harus segera dilakukan karena subsidi pemerintah untuk itu lumayan besar," jelas Eniya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Eniya menyebut titik PLTD yang sudah teridentifikasi sebesar 4,2 GW. Namun, peta jalan atau roadmap masih akan dipersiapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dan disampaikan kepada Presiden Prabowo.
"Lokasinya ya kita identifikasikan itu kan total 4,2 giga untuk yang PLTD-PLTD sebetulnya. Tapi itu bertahap nanti sesuai nanti roadmap yang akan disampaikan Pak Menteri ke Pak Presiden dan akan diumumkan Pak Presiden kan nanti," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo ingin mempercepat proyek PLTS 100 gigawatt (GW). Pada 2026, target pembangunannya sebesar 30 GW. Seiring dengan hal tersebut, Prabowo juga mencanangkan penghentian PLTD pada tahun ini sebesar 13 GW.
“Tahun ini kita akan membangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya, dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel,” ucapnya saat Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, dikutip Sabtu (15/8).
Menurut Prabowo, Indonesia mendapat anugerah berupa sinar matahari hampir sepanjang tahun. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika masyarakat di pulau-pulau terpencil harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik dengan biaya yang tidak efisien.
Prabowo menyebut Indonesia bisa membangun kemandirian energi melalui PLTS. Dia menilai, idealnya setiap desa memiliki PLTS 1 megawatt (MW), bahkan bisa lebih jika lahannya mencukupi.
Proyek tersebut, lanjutnya, juga dapat menghemat devisa dari pengurangan impor BBM solar serta mengurangi Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik setidaknya Rp 73,9 triliun setiap tahun.
