Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mempercepat lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yang seharusnya dibuka bertahap dalam kurun waktu 10 tahun sesuai target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah meminta agar pembukaan lelang ini dimulai tahun ini karena sifatnya sebagai pembangkit beban dasar (baseload) sangat dibutuhkan.
"Kami akan segera membuka 14 daftar kawasan baru panas bumi ini, kemarin Pak Menteri (ESDM) meminta untuk segera dibuka. Jadi kita tarik dari rencana 10 tahun. Karena apa? Panas bumi itu beban dasar dan sangat dibutuhkan," ungkapnya saat IIGCE 2026, Kamis (20/8).
Eniya menyebutkan 14 WKP tersebut mayoritas berada di Pulau Jawa, di luar dari 5 WKP dan 7 WPSPE yang baru dibuka lelangnya untuk tahun 2026, yang mayoritas berada di Sumatera dan wilayah Indonesia Timur.
Pada pembukaan IIGCE 2026, Kementerian ESDM menyiapkan penawaran 5 WKP dan 7 WPSPE pada tahun 2026. Secara keseluruhan, pipeline tersebut mencakup potensi pengembangan sekitar 392 MW dengan rencana investasi sekitar USD 2,23 miliar.
WKP yang disiapkan tersebut meliputi Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange, dan Gunung Sirung, dengan total cadangan sekitar 304 MW dan rencana kapasitas sekitar 145 MW. Rencana kapasitas tersebut terdiri atas Danau Ranau 40 MW, Hamiding 50 MW, Songgoriti 40 MW, Oka Ile Ange 10 MW, dan Gunung Sirung 5 MW.
Selain WKP, Pemerintah menyiapkan 7 wilayah prospek WPSPE, yaitu Talamau dan Simisiuh di Sumatera Barat, Srirejo di Lampung, Lili Seporaki di Sulawesi Barat, Maranda Kawende di Sulawesi Tengah, Massepe Sulili di Sulawesi Selatan, dan Banda Baru di Maluku, dengan total sumber daya sekitar 321 MW dan cadangan mungkin sekitar 247 MW.
Eniya menuturkan bahwa tambahan 14 WKP yang akan dibuka tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel. Sebab, subsidi yang dikeluarkan pemerintah sangat besar.
"Subsidi pemerintah pusat ke PLN sekitar Rp 233 triliun per tahun. Ini harus dikurangi dan kita punya potensi untuk mengurangi dengan panas bumi. Sehingga untuk selanjutnya tahapan persiapan WKP ini di proses internal kami di Kementerian ESDM,
Selain mempersiapkan lelang, dia juga menyebutkan akan ada penyesuaian kembali peta jalan RUPTL. Tidak hanya berkaitan dengan percepatan lelang PLTP, namun juga terkait program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).
"Sekarang sudah dalam perjalanan kita merevisi perencanaan ketenagalistrikan nasional kita 10 tahun, karena kita punya pintu masuk baru untuk PV 100 gigawatt dan pintu masuk baru untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang baru untuk panas bumi," ungkap Eniya.
Ditemui usai acara, Eniya menyebutkan dalam RUPTL yang berlaku saat ini, pemerintah berencana melelang 2-3 WKP setiap tahunnya hingga 10 tahun mendatang. Dia mengatakan, seluruhnya akan terakselerasi menjadi tahun ini.
"Jadi kita tarik di seluruh RUPTL untuk maju dilelangkan sekarang, tidak lagi nunggu 10 tahun dan 2-3 masing-masing kan per tahun ada tuh target-targetnya. Nah, ini biar lebih agresif lagi. Sebetulnya tahun lalu itu kita rencana hanya 2 tapi dibuka sampai 10 kalau enggak salah ya," tuturnya.
Hanya saja, Eniya menyebutkan lokasi 14 WKP tambahan tersebut masih harus dikomunikasikan kembali dengan pemerintah daerah (Pemda) masing-masing.
"Terus yang tadi 14 lokasi yang kita sampaikan, itu proses pertama tentu saja kita komunikasi ke Pemda dulu. Jadi makanya saya tadi minta titip kan untuk per lokasi-lokasi tersebut, termasuk yang sekarang ongoing itu komunikasi dengan Pemda harus secepatnya," tandasnya.
Berikut 14 WKP beserta total cadangan yang akan dipercepat lelangnya dari target RUPTL 2025-2034:- Sembalun Nusa Tenggara Barat (11 MW)
- Guci, Jawa Tengah (20 MW)
- Suwawa, Gorontalo (20 MW)
- Gunung Ciremai, Jawa Barat (40 MW)
- Marana, Sulawesi Tengah (28 MW)
- Gunung Pandan, Jawa Timur (30 MW)
- Sipoholon Ria, Sumatera Utara (35 MW)
- Gunung Endut, Banten (38 MW)
- Songgoriti, Jawa Timur (40 MW)
- Danau Ranau, Lampung dan Sumatra Selatan (42 MW)
- Gunung Wilis, Jawa Timur (50 MW)
- Lainea, Sulawesi Tenggara (68 MW)
- Gunung Galunggung, Jawa Barat (125 MW)
- Gunung Iyang Argopuro, Jawa Timur (185 MW)
