Dekarbonisasi di sektor kelistrikan berisiko hanya jadi "jargon". Pasalnya, Indonesia masih mengunci bahan bakar fosil dalam sistem ketenagalistrikannya.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai, target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 5,42-18,24 persen dari skenario dasar pada 2030 dan program PLTS 100 GW belum cukup menjamin tercapainya target dekarbonisasi Indonesia.
“Tanpa reformasi tata kelola yang radikal, mulai dari transparansi pemodelan hingga penerapan skema power wheeling, investasi hijau apa pun hanya akan menjadi tempelan di dalam sistem ketenagalistrikan yang masih kotor dan kaku,” kata Leonardo dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (20/8).
Dalam laporan Greenpeace Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) bertajuk Fossil Fuel Lock-In and 100 GW Solar Imperative, sistem ketenagalistrikan Indonesia terus bergantung pada energi fosil karena berbagai hal, termasuk perencanaan yang belum menunjukkan upaya dekarbonisasi.
Mekanisme domestic price obligation (DPO), membuat harga batu bara berada di bawah harga pasar, sehingga tampak paling murah. Sedangkan biaya emisi tidak diperhitungkan. Bila berlanjut, kondisi ini disebut dapat menghalangi investasi untuk energi baru terbarukan (EBT).
Sedangkan Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara diproyeksikan masih mendominasi pembangkitan listrik hingga 2034, dengan porsi 46,8 persen. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025-2034 pun masih menambahkan kapasitas pembangkit berbasis gas sebesar 10,3 GW, meskipun telah menargetkan pangsa EBT sebesar 29,7-34,3 persen.
Padahal, realisasi bauran EBT hingga 2025 baru mencapai sekitar 16 persen, jauh di bawah target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 sebesar 23 persen.
Di sisi lain, pengadaan proyek listrik bersih dianggap lambat karena perencanaan dan pelaksanaan program belum selaras. Alhasil, proyek yang bisa berjalan masih terbatas.
Kontrak pembelian listrik jangka panjang dan pembagian risiko juga dinilai belum memberi insentif bagi perkembangan EBT. Situasi ini membuat PT PLN terus menyerap listrik dari pembangkit fosil dan memperpanjang umur ekonomisnya.
Di luar itu, implementasi EBT dalam sistem ketenagalistrikan masih terhambat oleh keterbatasan jaringan transmisi nasional dan penyimpanan.
Greenpeace dan LPEM UI mendorong pemerintah agar mengambil langkah strategis termasuk mendesain ulang kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) agar dapat mendukung EBT, hingga mempercepat keterlibatan swasta dalam pembangunan transmisi dengan skema power wheeling.
“Tanpa reformasi ini, transisi energi bersih Indonesia hanya akan berjalan di tempat,” kata Leonardo.
Penurunan biaya pendanaan (cost of capital) PLTS dari 10 persen ke 5 persen juga dinilai bisa jadi langkah strategis untuk pengembangan EBT.
“Penurunan biaya pendanaan menghasilkan pengurangan kapasitas fosil sebesar 19 persen pada tahun 2040,” demikian dikutip dari laporan.
