Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikan pengalaman pemerintahannya dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh. Salah satu contoh pentingnya adalah dialog dalam menciptakan perdamaian.
Hal itu disampaikan SBY saat menjadi keynote speaker pada The 5th Biennial International Conference on International Relations (ICON-IR) yang diselenggarakan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kamis (20/8/2026).
SBY menyampaikan pidatonya melalui pesan video. Ia tidak dapat hadir langsung di Bandung karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Amerika Serikat.
Dalam pidatonya, SBY mengingat kembali situasi Aceh ketika dirinya mulai menjabat sebagai presiden pada 2004. Saat itu, konflik bersenjata di Aceh telah berlangsung selama puluhan tahun dan berbagai upaya untuk mengakhirinya sebelumnya mengalami kegagalan.
Situasi semakin kompleks setelah bencana tsunami dahsyat melanda Aceh. Pemerintah Indonesia ketika itu menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni membangun kembali wilayah yang hancur akibat tsunami dan mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lama.
"Kami memilih jalan dialog. Kami siap mengambil keputusan-keputusan yang sulit dengan tetap berkomitmen pada kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia," kata SBY.
Upaya tersebut kemudian menghasilkan Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan itu menjadi jalan bagi proses perlucutan senjata, partisipasi politik, reintegrasi, rekonstruksi, serta hubungan baru antara Aceh dan pemerintah pusat.
Menurut SBY, pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa perdamaian dapat tercapai ketika pihak-pihak yang berkonflik mampu mempertahankan kepentingan yang sah sekaligus memahami kekhawatiran pihak lain.
"Perdamaian tidak menuntut kita untuk melupakan sejarah, tetapi menuntut kita untuk mencegah sejarah memenjarakan masa depan secara permanen," ujarnya.
SBY menegaskan prinsip tersebut juga relevan dalam hubungan internasional. Ia meminta dialog tidak dipandang sebagai bentuk kelemahan dan kompromi tidak selalu berarti menyerah apabila hasil akhirnya mampu menciptakan perdamaian yang adil serta berkelanjutan.
"Diplomasi harus dimulai sebelum terjadinya kehancuran, bukan setelahnya," tutur SBY.
