JAKARTA, KOMPAS — Kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah wilayah Indonesia dan mulai mengancam kesehatan warga. Pada Juli 2026, jumlah titik panas melonjak hingga 15.067 titik, meningkat 549 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kabut asap bahkan melintasi batas negara hingga mengganggu aktivitas sekolah di Malaysia, sementara jutaan warga di wilayah terdampak harus menghirup udara tercemar tanpa perlindungan yang memadai.
Data terbaru pemerintah menunjukkan ancaman karhutla masih tinggi di Kalimantan. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Bada Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan mengatakan, berdasarkan pemantauan satelit NOAA-20 hingga Kamis (20/8/2026), terdapat 1.487 titik panas di Kalimantan.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi, yakni 767 titik. Berikutnya Kalimantan Barat dengan 560 titik. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing memiliki 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara terpantau tiga titik.
BNPB menyatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi meluasnya karhutla. Pemantauan titik panas, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapsiagaan pemadaman dilakukan bersama pemerintah daerah.
Dalam periode Rabu-Kamis, 19-20 Agustus 2026, BNPB juga mencatat sejumlah bencana yang terjadi di tengah musim kemarau. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, karhutla membakar lahan seluas 10,65 hektare di Desa Sepan, Kecamatan Penajam, pada Rabu (19/8). Tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan pada hari yang sama oleh BPBD bersama personel gabungan.
Memicu masalah kesehatan
Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, menilai persoalan karhutla tidak dapat lagi dipandang sebagai bencana alam semata. "Selama perlindungan gambut terus dinegosiasikan, krisis ini akan terus memakan korban," ujarnya
Pantau Gambut menilai eskalasi kebakaran hutan dan lahan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola lahan sekaligus melindungi keselamatan warga dari dampak aktivitas industri ekstraktif dan konversi lahan gambut. Menurut Putra, pemerintah harus menghentikan kompromi terhadap perlindungan lingkungan dengan dalih pembangunan.
Pantau Gambut telah mencatat lonjakan titik panas terutama terjadi di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kawasan rawan kebakaran. Kalimantan Barat mencatat 4.874 titik panas atau melonjak 1.897 persen dibandingkan Juni, disusul Papua Selatan dengan 4.220 titik atau naik 457 persen.
Lonjakan paling mencolok terjadi di Kalimantan Tengah. Setelah sejak Januari 2026 relatif stabil di kisaran 200 titik panas per bulan, jumlahnya melonjak menjadi 2.821 titik sepanjang Juli.
Menurut Putra, dampak karhutla bahkan mulai meluas ke luar wilayah Indonesia. Kabut asap dilaporkan melintasi batas negara hingga memaksa sejumlah sekolah di Malaysia menghentikan kegiatan belajar mengajar.
Bagi masyarakat yang tinggal di pusat-pusat karhutla, kondisi tersebut menjadi persoalan yang lebih serius karena mereka harus menghirup asap secara langsung tanpa perlindungan dan mitigasi yang memadai. Anak-anak menjadi salah satu kelompok paling rentan karena sistem pernapasan mereka belum berkembang sempurna.
Selain mengancam kesehatan anak, paparan asap juga dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan kehamilan dan menambah beban domestik perempuan di wilayah terdampak.
"Karhutla di Papua Selatan bukan lagi sekadar krisis ekologis, melainkan ancaman langsung bagi keselamatan perempuan dan anak," tegas Beatrix Gebze, perwakilan warga Merauke.
Menurut Beatrix, paparan asap berkepanjangan telah memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak-anak. Kondisi tersebut diperparah oleh sulitnya masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, air bersih, serta pangan yang semakin langka akibat hilangnya sumber daya alam.
Persoalan serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, menilai pemerintah belum menempatkan perempuan adat sebagai subjek yang setara dalam kebijakan mitigasi perubahan iklim. "Solusi yang ada sekadar cuci tangan dan membiarkan perempuan menanggung dampak krisis secara mandiri," tegas Irene.
Irene juga menyoroti belum adanya iktikad politik pemerintah untuk mengeksekusi putusan Citizen Law Suit (CLS) Gerakan Anti Asap (GAAS) yang telah dimenangkan warga sejak 2019.
Krisis karhutla di Sumatera Selatan telah memperdalam ketidakadilan sosial dan gender.
Sementara itu, di Sumatera Selatan, karhutla dinilai telah berdampak lebih luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Juru Kampanye Perkumpulan Rawang, Kartika Lestari, mengatakan krisis tersebut semakin memperlebar kesenjangan sosial dan gender. "Krisis karhutla di Sumatera Selatan telah memperdalam ketidakadilan sosial dan gender," tegas Kartika.
Karena itu, Perkumpulan Rawang mendesak pemerintah segera menghentikan pembiaran terhadap karhutla dengan memberikan perlindungan khusus, layanan kesehatan, serta pemulihan ekonomi bagi perempuan dan anak di wilayah terdampak.
