Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meminta jajarannya bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh kebutuhan logistik dan anggaran di lapangan diminta segera dilaporkan agar bantuan dapat didistribusikan ke titik-titik bencana.
Arahan tersebut disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar secara virtual pada Kamis (20/8). Rapat diikuti jajaran Mabes Polri dan Polda NTT, termasuk Kasatgas Humas Ops Amanusa II Bencana Alam NTT Kombes Bayu Suseno.
“Seluruh kebutuhan logistik dan anggaran yang diperlukan di lapangan diinstruksikan untuk segera dilaporkan secara rinci agar bantuan dapat segera didistribusikan ke titik-titik bencana,” kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (20/8).
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Wakapolri juga meminta personel di tingkat Polres hingga Polsek meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan serta memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.
“Personel di tingkat Polres dan Polsek untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya
Dalam rapat tersebut, Waastamaops Irjen Pol Laksana memaparkan kondisi terkini di tujuh wilayah terdampak, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Kerusakan juga terjadi pada ribuan rumah warga serta sejumlah fasilitas umum. Di antaranya kantor pemerintah, rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, sekolah, hingga akses jalan dan jembatan.
Untuk mendukung penanganan, Polri menyiagakan personel di setiap Polres terdampak. Mereka diperkuat Brimob Polda NTT, BKO Brimob, detasemen K-9 Baharkam, Dokpol Polri, serta konselor untuk trauma healing.
Sementara itu, bantuan logistik dari Mabes Polri masih terus dikirim ke NTT melalui penerbangan reguler Bandara Soekarno-Hatta dan penerbangan dari Pondok Cabe.
Bantuan tersebut antara lain berupa makanan cepat saji, tenda, selimut, alat kesehatan, dan perlengkapan pendukung lainnya.
Dalam rapat, jajaran juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya kebutuhan alat angkut untuk distribusi bantuan, opsi pemberian bantuan dalam bentuk dana tunai, serta pendataan khusus terhadap pengungsi mandiri yang belum terjangkau bantuan.
