Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk meningkatkan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Menkeu, hari ini, Kamis (20/8/2026), dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Untuk PPPK paruh waktu yang menjadi pegawai pemerintah pusat, anggarannya Rp31 triliun. Itu sudah disiapkan,” ujarnya.
Menurut Purbaya, alokasi anggaran untuk PPPK sebanyak Rp31 triliun tidak memengaruhi target defisit RAPBN 2027 yang ditetapkan 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Proses pengalihan status PPPK, bakal berjalan secara bertahap. Sebagian berlangsung dalam satu tahun, dan sebagian lainnya dalam waktu sampai tiga tahun.
Lebih lanjut, Menkeu memperkirakan di tahap awal ada sekitar 541 ribu PPPK yang statusnya dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
“Kalau tidak salah sekitar 541 ribu pegawai. Kami harapkan ini memberi kepastian kepada para guru dan PPPK. Jadi, enggak usah khawatir lagi ke depan,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengungkapkan, kebijakan pengalihan status PPPK khususnya guru merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI.
Nantinya, status guru PPPK yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Dia bilang, guru-guru yang berstatus PPPK paruh waktu bakal diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Sedangkan para guru yang sekarang berstatus PPPK penuh waktu berkesempatan mengikuti seleksi untuk jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2027. (rid/ham)
