CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memperingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola kerja dan mempercepat realisasi belanja APBD 2026.
Peringatan itu disampaikan saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran OPD dan para camat.
Serapan anggaran Pemkot Makassar hingga Agustus 2026 baru mencapai 40,96 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target. Idealnya pada Agustus serapan anggaran sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menargetkan realisasi serapan APBD dapat mencapai sekitar 95 persen hingga akhir tahun. APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang telah disahkan senilai Rp 5,17 triliun.
"Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda," tegas Munafri.
Appi menegaskan, percepatan belanja bukan sekadar mengejar persentase serapan. Anggaran harus segera berputar di masyarakat dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Ia mengidentifikasi sejumlah penyebab rendahnya serapan, mulai dari perencanaan yang belum matang, keterlambatan pengadaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, cash flow, hingga persoalan sumber daya manusia dan manajemen.
Kepala OPD juga diminta memahami secara menyeluruh program yang dianggarkan, termasuk tujuan, nilai anggaran, tahapan pelaksanaan, target, serta risiko yang mungkin muncul.
"Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan," tegasnya.
Setiap OPD diminta untuk memperkuat manajemen risiko dan pengawasan. Perubahan cuaca, kesiapan dokumen, progres pekerjaan, hingga jadwal pembayaran harus diperhitungkan sejak awal.
Selain itu, kepala OPD diharapkan dapat menggunakan indikator realisasi keuangan dan fisik secara bersamaan. Serapan keuangan tinggi tanpa progres fisik yang sepadan harus diperiksa, begitu pula pekerjaan yang sudah berjalan tetapi realisasi keuangannya rendah.
Artinya setiap belanja pemerintah diharuskan memberikan manfaat langsung kepada warga. Appi menekankan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi potensi persoalan seperti kekeringan dan kebutuhan air bersih.
"Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar," tutup Appi.
