Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) mengunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan ini, KemenHAM menyalurkan bantuan sekaligus memantau kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, menyerahkan bantuan berupa sembako dan terpal ke masyarakat terdampak di Kampung Jongkoe, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan juga diberikan untuk warga Dusun Ratung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.
Thomas mengungkapkan penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya KemenHAM memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya selama masa tanggap darurat.
Selain bantuan kebutuhan dasar, KemenHAM juga menyerap aspirasi masyarakat, termasuk mengenai distribusi bantuan yang dinilai belum merata, khususnya bagi warga di wilayah dengan akses yang sulit.
"Kami mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ada wilayah-wilayah yang aksesnya cukup sulit dan masyarakat menyampaikan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya merata. Ini harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat terdampak tidak ada yang terlewat," kata Thomas dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Di tengah kondisi tersebut, Thomas mengatakan sebagian masyarakat masih memilih bertahan di lokasi pengungsian, baik yang disediakan pemerintah maupun yang dibangun secara mandiri.
Thomas mengungkapkan pilihan tersebut dilakukan karena gempa susulan masih dirasakan dengan intensitas yang beragam dan menimbulkan kekhawatiran serta trauma untuk kembali ke rumah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan.
"Masyarakat tetap tenang, tetapi harus selalu waspada. Keselamatan menjadi hal yang utama, terutama karena masih adanya gempa susulan," papar Thomas.
Thomas menegaskan penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga harus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.
Dalam situasi tanggap darurat, lanjut Thomas, warga berhak memperoleh rasa aman, bantuan kemanusiaan, tempat berlindung, serta akses terhadap kebutuhan dasar tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.
Thomas mengungkapkan kehadiran KemenHAM RI di sejumlah lokasi terdampak merupakan upaya untuk memastikan negara hadir dan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan dalam situasi bencana.
KemenHAM RI akan terus memantau perkembangan kondisi warga terdampak serta mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar penanganan tanggap darurat dan distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat, maksimal, dan merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
(anl/ega)
