Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang hukum di Jakarta, Kamis (20/8). Forum tersebut membahas konsolidasi organisasi sekaligus persiapan PPP menghadapi Pemilu 2029, termasuk penguatan bidang hukum dan penyelesaian musyawarah partai di daerah.
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan konsolidasi dilakukan untuk membangun PPP sebagai partai politik yang modern dan profesional berbasis dukungan data serta kekuatan hukum.
“Konsolidasi ini diarahkan untuk membangun PPP sebagai partai politik yang modern, profesional berbasis data dan kuat, yang kuat secara hukum,” ujar Mardiono saat membuka Rakornas.
Mardiono mengatakan konsolidasi struktur organisasi PPP telah dilakukan di seluruh provinsi. Musyawarah wilayah (Muswil) telah berlangsung di 38 provinsi, sementara konsolidasi di tingkat kabupaten/kota juga hampir rampung.
“Saat ini sudah dilaksanakan musyawarah wilayah 38 provinsi dan kemudian dilaksanakan musyawarah cabang, konsolidasi di tingkat kabupaten kota dan ini sudah selesai 95 persen dari 514 kabupaten kota,” terangnya.
Selain konsolidasi struktur, PPP mulai menyiapkan penguatan tim hukum untuk menghadapi seluruh tahapan Pemilu 2029. Tim tersebut nantinya tidak hanya bekerja ketika terjadi sengketa, tetapi ikut mengawal proses sejak awal.
“Lalu selanjutnya adalah memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak proses verifikasi hingga penghitungan suara di TPS,” jelasnya
Menurut Mardiono, pengalaman Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi bagi PPP dalam memperkuat pengamanan suara. Karena itu, dokumentasi hasil penghitungan suara dan kesiapan saksi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sejak tingkat TPS.
"Bidang hukum menjadi penting untuk menjadi panglima kita dalam menyelamatkan suara atas hasil yang diberikan oleh rakyat. Pemilu tahun 2024 menjadi pelajaran penting terkait pengamanan data dokumentasi hasil suara saksi,” sambungnya.
Dalam Pemilu 2024, PPP gagal kembali ke DPR setelah hanya memperoleh 5.878.777 suara atau sekitar 3,87%, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4%.
Hasil tersebut membuat PPP kehilangan seluruh kursinya di DPR RI untuk periode 2024–2029.
