PDI Perjuangan (PDIP) melepas keberangkatan kapal Laksamana Malahayati menuju wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengiriman kapal armada medis dan logistik ini ditujukan untuk membantu penanganan bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda wilayah tersebut.
Pengiriman bantuan ini disebut atas instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kapal Laksamana Malahayati nantinya akan bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) serta relawan kesehatan yang sudah lebih dulu tiba di lokasi.
"Sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Cilegon, Kamis (20/8/2026).
Selain armada kapal dan relawan medis, bantuan yang disalurkan mencakup obat-obatan, perlengkapan pengungsian seperti tenda, hingga kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang kerap luput saat penanganan darurat.
"Ada beberapa bahan-bahan obat-obatan dan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kebutuhan ibu-ibu dan anak-anak balita. Karena dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini sering kali terlewatkan," katanya.
PDIP menyebut seluruh kerja kemanusiaan ini berlandaskan asas gotong royong tanpa melihat latar belakang politik maupun agama para korban.
"Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi seluruh tim Baguna dan relawan kesehatan dan membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial," tegasnya.
Selain itu, Hasto mengatakan, PDIP juga merespons sorotan publik terkait langkah pemerintah yang membuka posko donasi masyarakat di tengah bencana. PDIP menilai negara seharusnya berada di garis terdepan dengan mengalokasikan anggaran bencana secara matang di APBN, mengingat posisi geografis Indonesia yang rawan bencana (ring of fire).
"Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire," ujarnya.
Ia menambahkan penanganan bencana tidak hanya sebatas respons darurat, Hasto menilai kebijakannya kudu mencakup tata ruang dan antisipasi bencana dampak cuaca ekstrem, seperti Super El Nino.
"Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi. Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, seharusnya lebih diprioritaskan," tuturnya.
(zap/zap)
