REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memproteksi warga Jawa Barat dari praktik judi online hingga penyebaran LGBTQ. Ia meminta Pemprov Jabar mengalokasikan dana untuk pembinaan moral sumber daya manusia.
Iwan juga meminta pembangunan fisik infrastruktur yang menjadi prioritas di Jabar diimbangi dengan menyiapkan anggaran dan program khusus untuk membentuk karakter dan moral sumber daya manusia. Hal itu dilakukan agar memproteksi masyarakat khususnya generasi muda dari praktik judol dan penyebaran LGBTQ serta tawuran.
Baca Juga
Membaca LGBTQ+ dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer
Ratusan Orang Demo Tolak LGBT di Bandung, Desak KDM Dorong Sahkan Aturan Larangan LGBT
MUI Ganti LGBT Jadi Lesbi, Gay, Sodomi dan Pencabulan (LGSP), Apa Kata Kemenag?
Penanganan masalah sosial tersebut, menurut Iwan mendesak di tengah postur APBD Jawa Barat yang menembus Rp 32,8 triliun. Alokasi infrastruktur menyerap hingga Rp 5,1 triliun. "Hal itu dipandang krusial agar pembangunan sarana fisik berjalan seimbang dengan penguatan karakter masyarakat Jawa Barat menuju Generasi Emas 2045," ucap dia sesuai melakukan refleksi terhadap HUT ke 81 Republik Indonesia, Rabu (19/8/2026). .rec-desc {padding: 7px !important;} Ia melanjutkan dorongan terhadap Gubernur Jawa Barat dan jajaran dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Aturan tersebut mengategorikan penyebaran budaya LGBTQ dan judi online sebagai bentuk ancaman non-militer terhadap pertahanan dan keselamatan bangsa. Iwan menambahkan data PPATK menempatkan Jawa Barat di posisi puncak nasional dengan keterlibatan 41.000 anak bermain judi online bernilai transaksi Rp49,8 miliar. Disusul temuan Dinkes Jabar atas lonjakan 9.625 kasus baru HIV pada kelompok populasi kunci LGBTQ, serta tingginya maraknya aksi tawuran remaja.
