Bumi belum pernah sepanas ini. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan setidaknya satu tahun antara 2026 dan 2030 bumi mengalami kenaikaan suhu yang melonjak. Tahun terpanas yang tercatat sebelumnya terjadi tahun 2024, saat kenaikan suhu permukaan global mencapai 1,55 derajat celsius di atas rata-rata era praindustri.
Pada Perjanjian Paris, tolok ukur kenaikan suhu sebagai penanda terjadinya krisis iklim berada di angka 1,5 derajat celsius. Para ilmuan memperingatkan, melampaui batas tersebut dalam jangka waktu lama akan memperkuat risiko tejadinya cuaca ekstrem. Semakin tinggi, semakin besar pula peluang terjadinya gelombang panas, kekeringan, hujan ekstrem, krisis pangan, hingga memicu pengungsian.
Dampak krisis semakin terlihat. Di Eropa terjadi gelombang panas ekstrem yang melanda berbagai negara. Laporan Joint Resech Center Uni Eropa menyebutkan, hingga 13 Agustus 2026 luas lahan terbakar mencapai 568.415 hektar. Perancis mencatat tahun kebakaran terburuk sejak 2012. Sementara kebakaran di spanyol menjadi yang terparah sepanjang sejarah negara tersebut.
Indonesia juga mengalami hal serupa. Juli tahun ini tercatat sebagai Juli terpanas sejak 1991. Pada Juli suhu rata-rata di Indonesia mencapai 27 derajat celsius atau 0,8 lebih tinggi daripada normal klimatologis Juli periode 1991-2020, yakni 26,2 derajat celsius (Kompas, 11/8/2026).
Musim panas saat ini bersamaan dengan puncak siklus El Nino yang berpadu dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif, yang membuat wilayah barat Samudra Hindia menjadi lebih hangat. Fenomena itu bekerja di tengah atmosfer yang semakin panas. Akibatnya, seperti yang terjadi di berbagai negara lain, Indonesia diperkirakan akan mengalami musim panas yang lebih kering dari sebelumnya (Kompas, 11/8/2026).
Rentetan fenomena akibat masalah iklim itu disebut sebagai akibat aktivitas manusia. Penjelasannya kerap dialamatkan pada istilah anthropocene. Istilah anthropocene menempatkan aktivitas manusia sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim.
Aktivitas manusia yang menghasilkan emisi dari bahan bakar fosil, penggunaan lahan, industri, dan berbagai kegiatan ekonomi lain telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang pada akhirnya dapat menekan sistem ekologis bumi.
Namun, persolan muncul, dengan penjelasan itu seolah masalah iklim disebabkan oleh semua orang, semua golongan. Ketika semua manusia sebagai penyebab, kesannya delapan miliar orang memiliki andil yang kurang lebih sama. Padahal, petani kecil dan pemilik perusahaan tambang melepaskan jumlah emisi karbon yang berbeda. Pengemudi ojek daring meninggalkan jejak karbon yang jauh lebih sedikit dibanding pemilik perkebunan besar.
Sebagian besar manusia hanya hidup di dalam sistem ekonomi tersebut. Sebagian lainnya memiliki aset yang menghasilkan keuntungan sekaligus emisi yang besar. Perbedaan itu bisa ditelusuri dari kepemilikan aset yang terkait dengan jumlah emisi karbon yang dihasilkan.
Selama ini emisi dihitung berdasarkan tempat suatu komoditas diproduksi atau dikonsumsi. Emisi dari sebuah pabrik, misalnya, dicatat di negara tempat pabrik tersebut beroperasi. Begitu juga dengan emisi yang muncul dari pola konsumsi, melihat siapa dan di mana lokasi barang atau jasa itu dikonsumsi.
Lucas Chancel dan Yannic Rehm menawarkan cara pandang lain. Guna mencari penghitungan yang lebih adil, mereka menelusuri siapa pemilik aset yang menghasilkan emisi besar.
Dalam laporan berjudul ”Inequalities in Ownership-based Carbon Footprints over 2010-2022”, terbit November 2025, keduanya menelusuri siapa pemilik perusahaan dan aset yang menghasilkan emisi. Mereka menggabungkan data distribusi kekayaan dari Wold Inequality Database, komposisi portofolio aset, kepemilikan saham dan perusahaan, serta posisi investasi lintas negara. Cakupannya sebanyak 197 negara dan wilayah dari tahun 2010 hingga 2022.
Analisisnya, apabila seseorang menjadi bagian dari sebuah perusahaan, emisi yang dihasilkan aset perusahaan tersebut akan dialokasikan sesuai dengan porsi kepemilikannya. Singkatnya emisi dilacak kepada pemilik aset yang menghasilkan emisi karbon.
Hasilnya memperlihatkan ketimpangan ekstrem. Pada 2022, rata-rata per orang dari kelompok 1 persen orang terkaya menghasilkan 165,2 ton CO₂e per tahun. Sementara kelompok 50 persen terbawah hanya menghasilkan 0,2 ton CO₂e per tahun.
Selama satu dekade rata-rata emisi per orang di kelompok 50 persen terbawah tidak berubah, tetap 0,2 ton CO₂e. Porsi emisinya terhadap emisi dunia juga tetap di angka 3,1 persen. Pada kelompok 40 persen mengalami sedikit kenaikan dari 1,9 ton menjadi dua ton per orang. Sementara porsi emisinya sedikit turun, dari 20,3 pesen menjadi 19,9 persen.
Perubahan terlihat jelas pada kelompok kaya. Rata-rata emisi per orang pada kelompok 10 persen tekaya naik dari 31 menjadi 32,6 ton CO₂e. Porsi emisinya juga meningkat dari 76,6 persen menjadi 74,5 persen.
Bila dikerucutkan pada kelompok 1 persen paling kaya, perbedaannya menjadi semakin jelas. Rata-rata emisi per orang dari kelompok orang ultrakaya ini naik dari 158,3 menjadi 165,2 ton CO₂e per tahun. Artinya, pada tahun 2022 rata-rata orang dalam kelompok 1 persen menghasilkan emisi sekitar 43 kali rata-rata emisi dunia.
Dari tabel terlihat semakin tinggi distribusi kekayaan, semakin besar emisi yang dikaitkan dengan kepemilikan asetnya. Pada 2022, sepuluh persen terkaya menguasai 74,5 persen kekayaan dunia dan menghasilkan 77 persen emisi yang ada. Di dalam kelompok itu, satu persen terkaya menguasai 36,4 persen kekayaan sekaligus menyumbang 40,6 persen emisi. Dan porsi emisi kelompok atas selalu lebih besar dari porsi kekayaan mereka.
Kelompok terkaya memiliki lebih banyak aset finansial dan bisnis. Portofolio mereka juga lebih banyak terhubung dengan sektor yang menghasilkan emisi tinggi. Peneliti menghitung emisi perusahaan dan aset swasta, kemudian membaginya kepada pemilik berdasarkan kepemilikan. Dengan kata lain, angka itu menunjukkan besarnya emisi yang melekat pada aset yang dimiliki.
Sebagian besar penduduk dunia menghasilkan emisi yang relatif kecil, sementara kelompok terkaya menghasilkan emisi yang sangat besar. Temuan ini mengubah cara melihat krisis iklim. Dengan demikian, persoalannya bukan seberapa banyak emisi yang harus dikurangi, tetapi juga siapa yang menghasilkan emisi paling besar dan memeiliki kemampuan paling besar untuk menguranginya.
Ketimpangan emisi mengarahkan pada cara memahami penyebab krisis iklim. Seringkali perubahan ilkim ditempatkan pada kerangka Anthropocene, yaitu masa ketika aktivitas manusia menjadi faktor yang mengubah iklim bumi. Namun berdasarkan data, jumlah emisi karbon yang dihasilkan setiap kelompok manusia berbeda satu sama lain. Separuh penduduk dengan kekayaan paling rendah hanya menyumbang 3,1 persen emisi, sementara sepuluh persen terkaya menyumbang 77 persen emisi dunia.
Jika kontribusi terhadap emisi yang menjadi penyebab perubahan iklim berbeda, menempatkan seluruh manusia sebagai penyebab dengan bobot yang sama, jelas menjadi tidak adil. Terlebih mereka yang berkontribusi kecil terhadap emisi menjadi pihak yang paling menderita akibat krisis iklim (Kompas, 25/06/2026)
Kritik tersebut menjadi salah satu pijakan gagasan Capitalocene yang dikenalkan oleh sejarawan lingkungan Jason W Moore dalam dua seri artikelnya pada jurnal The Journal of Peasant Studies tahun 2017. Menurutnya, krisis iklim bukan sebagai akibat ulah manusia secara keseluruhan, tapi merupakan konsekuensi dari kapitalisme sebagai sistem yang mengorganisasi kekuasaan, mengejar keuntungan, dan mendorong akumulasi tanpa henti.
Sistem ini bertumpu pada strategi historis yang disebut Moore sebagai Cheap Nature (alam murah). Dalam logika capitalocene, sistem tersebut beroprasi dengan menganggap alam hanya sebagai penyedia sumberdaya yang dapat dikeruk semaksimal mungkin.
Gagasan cheap nature bukan berarti menjadikan bahan baku murah di pasar. Konsep ini merujuk pada cara sisitem ekonomi memperlakukan sumber daya alam sebagai sesuatu yang dapat diambil dan digunakan tanpa perlu menghitung seluruh biaya ekologisnya. Sehingga pemilik aset terus menggandakan keuntungan dengan mencari sumber sumber baru.
Namun, menurut Moore krisis ekologis yang terjadi saat ini menandakan bahwa strategi cheap nature telah mencapai batasnya. Alam tidak bisa lagi diperlakukan sebagai sumberdaya murah yang tersedia tanpa batas. Rentetan bencana iklim di berbagai wilayah membuktikan alam sudah tidak lagi murah. Kerusakan ekologis telah mencapai batas, sehingga mengeruknya terus menerus harus dengan memperhitungkan konsekuensi yang mengikutinya.
Capitalocene mengubah pertanyaan tentang krisis iklim. Umat manusia memang punya tanggung jawab bersama untuk menjaga ekologi. Tetapi juga perlu diperhatikan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengeruk sumber daya, siapa yang memperoleh keuntungan maksimal dari proses tersebut, dan siapa yang pada akhirnya menanggung biaya ekologisnya. (LITBANG KOMPAS)
