Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap naiknya anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Sekjen Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan anggaran subsidi energi belum ditetapkan dan masih akan dibahas di parlemen, sebelum akhirnya disahkan di UU APBN Tahun Anggaran 2027.
"Kita masih mau ada pembahasan dengan DPR juga...dijadwalkan tanggal 31 Agustus untuk raker dan RDP untuk membahas RKAKL tahun 2027, termasuk isu yang terkait dengan subsidi energi," ujar Erani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/8).
Erani menuturkan, kepastian angka subsidi energi baru keluar pada September atau Oktober mendatang. Sebab penentuan subsidi harus disertai kesepakatan dari sisi volume atau kuota pasokan BBM bersubsidi.
Selain itu, subsidi energi juga menyesuaikan angka asumsi makro, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).
Dalam RAPBN 2027, nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 17.500 per dolar AS, naik dari Rp 16.500 per dolar AS dalam APBN 2026. Sementara ICP dalam RAPBN 2027 sebesar USD 75 per barel, naik dari USD 70 per barel di APBN 2026.
"Kalau soal subsidi itu tergantung dari kuotanya nanti, tergantung dengan harga minyak internasional, ICP-nya, ada beberapa variabel lain yang itu bisa mempengaruhi besar kecilnya atau bertambah berkurangnya subsidi," jelas Erani.
Erani menyebut seluruh asumsi makro yang memengaruhi angka subsidi energi akan dibahas lintas kementerian, Komisi XII DPR, serta Badan Anggaran DPR.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 387,88 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi energi Rp 272,9 triliun dan subsidi nonenergi Rp 114,9 triliun.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, total anggaran subsidi tersebut meningkat dibandingkan outlook 2026. Kenaikan terutama berasal dari subsidi energi yang dipengaruhi meningkatnya kebutuhan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik.
Angka subsidi energi tahun depan naik 20,1 persen, dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 227,2 triliun. Dari total tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 142,8 triliun untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg. Anggaran ini meningkat 22,2 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 116,8 triliun.
Pemerintah juga melanjutkan upaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi LPG 3 kg. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendata pengguna LPG 3 kg dengan memanfaatkan teknologi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan subsidi listrik Rp 130,1 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut naik 17,8 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 110,4 triliun.
Kenaikan subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dan volume listrik yang mendapatkan subsidi.
Peningkatan BPP antara lain dipengaruhi perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, perubahan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) akibat konflik geopolitik global, serta meningkatnya produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar gas.
