Gubernur Banten Siapkan Transisi Energi untuk Tekan Polusi PLTU Suralaya

Pantau - Gubernur Banten Andra Soni menyiapkan langkah strategis untuk menekan emisi PLTU Suralaya di Kota Cilegon setelah pembangkit tersebut disorot sebagai salah satu sumber pencemaran udara yang berdampak terhadap Jakarta.

Andra mengakui aktivitas sejumlah pembangkit listrik di Banten dapat menimbulkan dampak pencemaran udara terhadap lingkungan sekitar.

“Ya, saya pikir ada pencemaran udara, ada beberapa pembangkit di tempat kita, dan ini harus menjadi perhatian kita semuanya,” katanya di Tangerang, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan percepatan transisi menuju energi terbarukan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi emisi dari pembangkit listrik.

“Pembangkit ini juga punya peranan penting, peralihan menjadi apa, energi terbarukan, itu salah satu solusi yang cepat,” ujar Andra.

Pemprov Banten juga akan memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menekan tingkat emisi serta pencemaran udara.

Andra mengatakan langkah strategis jangka panjang akan difokuskan pada percepatan penggunaan energi baru terbarukan.

Pengawasan kualitas lingkungan juga terus diintensifkan di tengah kondisi cuaca kering yang melanda wilayah tersebut.

“Kita terus melakukan pemantauan ya kondisi-kondisinya, apalagi sekarang kan musim kering ya. Kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan bagaimana menurunkan emisi dan pencemaran,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut PLTU di kawasan Suralaya sebagai salah satu sumber polusi udara yang berdampak terhadap Jakarta.

Pramono mengatakan pencemaran udara Jakarta tidak hanya bersumber dari kendaraan dan sektor transportasi, tetapi juga aktivitas industri di wilayah sekitar ibu kota.

“Problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di sekitar Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan,” katanya.

Menurut Pramono, penggunaan batu bara oleh industri di wilayah penyangga menjadi salah satu persoalan yang perlu dikendalikan sehingga penanganan polusi membutuhkan koordinasi lintas wilayah.

“Saya sebagai Gubernur Jakarta berharap ada koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama,” kata Pramono.