Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Israel untuk membuka tender pembangunan sekitar 1.200 unit rumah permukiman di kawasan strategis Tepi Barat yang diduduki telah memicu kecaman keras dari negara-negara besar Barat.
Mengutip BBC International, Jumat (21/08/2026), Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada langsung mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut agar Israel segera membatalkan rencana tersebut karena dinilai sama sekali tidak dapat diterima. Banyak negara sekutu beserta pihak Palestina menilai pembangunan ini akan memukul telak harapan solusi dua negara, serta secara efektif membelah Tepi Barat menjadi dua dan mengisolasi Yerusalem Timur.
Perwakilan sekutu Eropa dan Kanada melalui pernyataan bersama pada hari Kamis memberikan peringatan tajam atas situasi keamanan yang makin kritis akibat proyek tersebut.
"Pada saat ketidakstabilan yang parah di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim terhadap warga sipil, dan pembatasan serius pada ekonomi Palestina, keputusan ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Rencana ini tidak hanya akan menjauhkan kita dari perdamaian, tetapi juga makin merusak kedudukan internasional Israel," tegasnya.
Dalam pernyataan terpisah, Sekretaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri Belgia juga sepakat bahwa rencana E1-sebutan untuk area proyek tersebut-menimbulkan ancaman eksistensial mutlak bagi negara Palestina yang bersebelahan. Di sisi lain, kecaman keras yang sempat dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, pada hari Kamis langsung ditolak mentah-mentah oleh Menteri Luar Negeri Israel.
Sebagai latar belakang, semua permukiman Israel di wilayah tersebut sejatinya berstatus ilegal di bawah hukum internasional. Di bawah tekanan global yang besar, Israel sempat menahan diri selama beberapa dekade untuk tidak membangun proyek di area E1 yang terletak di sebelah timur Yerusalem.
Namun, di tengah adanya tantangan hukum dari warga Palestina Badui yang tinggal di daerah itu serta kelompok perdamaian Israel, Kementerian Perumahan Israel pada hari Rabu justru secara resmi merilis tender untuk 1.234 dari total 3.401 unit rumah yang sebelumnya telah disetujui pemerintah pada Agustus lalu. Proyek agresif ini mencakup area seluas sekitar 12 kilometer persegi yang membentang tepat di antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim.
Saat proyek maut ini pertama kali diresmikan, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang dikenal sebagai sosok ultranasionalis secara provokatif mengklaim bahwa gagasan tentang negara Palestina kini perlahan sedang dihapus. Adapun batas waktu untuk proses penawaran tender ini ditetapkan pada 19 Oktober, yang mana jadwal tersebut jatuh hanya beberapa hari menjelang pemilihan umum Israel. Sempitnya waktu ini diyakini merupakan siasat agar pemerintahan mana pun di masa depan akan sangat kesulitan untuk membatalkan tender yang telah telanjur dikeluarkan.
Sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada perang Timur Tengah 1967, Israel diketahui telah membangun sekitar 160 permukiman yang kini menampung 700.000 warga Yahudi, berdampingan dengan sekitar 3,3 juta warga Palestina yang mendambakan wilayah itu dan Gaza sebagai negara berdaulat mereka di masa depan.
Meskipun ditentang keras oleh dunia internasional, pemerintah Israel dari masa ke masa terus membiarkan permukiman tersebut tumbuh subur. Ekspansi ini meledak makin tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022 dengan koalisi sayap kanan pro-pemukim, serta kian dipicu oleh meletusnya perang Gaza usai serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.
Para penentang keras proyek E1 memperingatkan bahwa manuver ini akan secara efektif memblokir total pembentukan negara Palestina karena memutus Tepi Barat bagian utara dari bagian selatan, serta mencegah pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan yang menghubungkan wilayah Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.
(tps/sef)
