JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun kecewa karena Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana terkait konflik agraria struktural di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Mantan Wakapolri itu mengingatkan bahwa rapat di DPR bukanlah forum untuk bermain-main. Terlebih, persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut dinilai cukup penting dan menyangkut kepentingan masyarakat.
"Saya pikir ini, ruang ini bukan ruang untuk main-main gitu. Udah kasusnya kasus seperti ini, lalu diundur, tidak hadir, diundur, tidak hadir. Ini tidak jelas minta penjelasan apa sampai kenapa tidak hadir. Kalau kita terus seperti ini, berat ini ya, kita dianggap apa?" ujar Adang, dikutip Jumat (21/8/2026).
Adang juga menyoroti pihak Mabes Polri yang dinilai kerap tidak hadir dalam rapat saat diundang DPR. Dia meminta agar Mabes Polri menghormati undangan dan agenda rapat yang telah dijadwalkan.
Baca Juga:Mensesneg Ungkap Anggaran MBG Berpotensi Turun usai Validasi Data"Mengundang dari pihak Konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir. Saya rasa jangan dibiasakan hal-hal seperti ini. Ini hal yang tidak baik," ujarnya.
Senada, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah menilai konflik agraria merupakan persoalan krusial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menyangkut kepentingan masyarakat.
Dia pun mempertanyakan ketidakhadiran Kabareskrim dalam rapat tersebut. Menurutnya, Kabareskrim perlu menghormati forum Komisi III DPR yang telah mengundangnya melalui agenda dan penjadwalan resmi.
"Kami mengusulkan pimpinan, karena ini yang dibahas adalah masalah yang sangat krusial yang terjadi di seluruh Indonesia dan menyangkut masyarakat Indonesia, dan Kabareskrim hari ini tidak hadir, padahal ini kan lembaga terhormat, kita mengundangnya juga dengan penjadwalan yang benar. Kami meminta supaya forum ini dihargai ketika Kabareskrim tidak hadir," ujarnya.
Siti mengatakan, kehadiran Kabareskrim juga diperlukan agar hasil pembahasan dalam rapat dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, termasuk oleh jajaran kepolisian di daerah.
Baca Juga:Terekam CCTV! Pemuda DI Semarang Diserang Celurit lalu HP Dirampas di Depan Rumah"Karena nanti keputusan-keputusan yang diambil tidak bisa langsung diturunkan ke bawah ke Polda dan Reskrim, kami meminta ini diundurkan dan diminta Kabareskrim untuk menghormati sidang ini," tegasnya.
#nasional
