Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho meminta pemerintah tidak menjadikan data desil sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima kebijakan, termasuk subsidi BBM.
Menurut Wisnu, data desil sebaiknya digunakan sebagai alat penyaring awal dan dikombinasikan dengan indikator lain untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi rumah tangga yang lebih akurat.
“Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih,” jelas Wisnu.
Ia mengatakan kepemilikan aset belum cukup untuk menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah rumah tangga. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kewajiban dan beban pengeluaran, seperti cicilan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta jumlah tanggungan.
“Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban,” kata Wisnu.
Karena itu, data desil dapat dikombinasikan dengan sejumlah indikator lain, antara lain data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil dalam rumah tangga.
Menurut Wisnu, data konsumsi listrik dapat membantu pemerintah melihat pola konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi yang tidak selalu tercermin dalam data administrasi kependudukan, termasuk ketika satu rumah dihuni beberapa anggota keluarga yang turut menanggung beban ekonomi.
Dalam kebijakan subsidi BBM, Wisnu menilai pemerintah perlu menghindari penentuan penerima atau nonpenerima hanya berdasarkan batas desil. Menurutnya, terdapat pilihan kebijakan yang lebih bertahap dan fleksibel untuk menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Salah satunya adalah membatasi volume BBM berdasarkan kebutuhan kendaraan atau rumah tangga. Kebijakan tersebut, kata Wisnu, perlu disertai masa transisi dan mekanisme pembaruan data.
“Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai,” ujarnya.
Wisnu mengatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga data yang menjadi dasar kebijakan perlu diperbarui secara berkala. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko kesalahan klasifikasi yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menilai kebijakan subsidi harus dibuat lebih presisi dan responsif terhadap perubahan kondisi warga. Pendekatan tersebut dinilai penting agar efisiensi administrasi tidak justru membuat kelompok masyarakat yang masih rentan kehilangan akses terhadap subsidi.
“Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi,” pungkasnya.
