JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Perhubungan menggratiskan pengiriman bantuan kemanusiaan dan mobilisasi petugas menggunakan kapal PELNI untuk mempercepat penanganan gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan transportasi laut tetap menjadi tulang punggung distribusi logistik dan pergerakan personel ke wilayah terdampak sejak gempa 15 Agustus 2026.
BACA JUGA:Bukan Cuma Akademik, UIN Jakarta Dorong Kesejahteraan Guru hingga Fasilitas Sekolah
"Prioritas kami adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud dalam keterangannya, Jumat, 21 Agustus 2026.
Fasilitas bebas tarif berlaku untuk bantuan logistik yang dikirim dengan kapal PSO PT PELNI. Pembebasan juga diberikan kepada personel TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan resmi yang bertugas di lokasi bencana.
Selain itu, biaya asuransi muatan bantuan akan difasilitasi melalui dana tanggung jawab sosial PT PELNI.
Pengiriman bantuan telah dilakukan melalui KM Tidar dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak. Muatannya meliputi kebutuhan pokok, susu dan makanan bayi, serta perlengkapan lain yang dihimpun dari berbagai instansi dan masyarakat.
BACA JUGA:Kemenag Latih 480 Siswa sebagai Edukator Sebaya Cegah Pernikahan Anak
Gelombang berikutnya dari kantor pusat Kemenhub dijadwalkan berangkat dari Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026 menuju Maumere, Larantuka, Lewoleba, dan Kupang.
Di sisi lain, KN NIPA milik Distrik Navigasi Kupang telah menyalurkan sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda ke Pelabuhan Reo dan Maropokot.
Kapal negara itu juga memperbaiki sarana bantu navigasi pelayaran untuk menjaga keselamatan kapal pascagempa.
Ditjen Perhubungan Laut segera melakukan kajian teknis terhadap pelabuhan yang terdampak.
BACA JUGA:Festival Kuliner Serpong 2026 Resmi Digelar, Ada Ratusan Kuliner Autentik dari Sumatera
Hasil asesmen akan menjadi dasar penetapan perbaikan dan kebutuhan anggaran melalui APBN Kementerian Perhubungan.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan dengan baik melalui dukungan transportasi laut," ujar Masyhud.
