Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan kabupaten di Jawa Barat.
Ia menilai perbedaan tingkat pendapatan antardaerah perlu dilihat secara lebih komprehensif karena karakteristik biaya hidup masyarakat tidak selalu sama.
Dedi mencontohkan perbedaan kondisi ekonomi antara Bekasi dengan sejumlah daerah seperti Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Wilayah perkotaan memiliki tingkat upah yang lebih tinggi karena masyarakat harus menanggung biaya hidup yang lebih besar.
Menurut Dedi, masyarakat di daerah agraris tidak selalu mengeluarkan biaya yang sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pertanian sendiri.
"Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur," kata Dedi, Jumat (21/8/2026).
KDM sapaan Dedi Mulyadi menegaskan kondisi tersebut tetap menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia ingin tingginya investasi yang masuk ke Jawa Barat memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah.
"Ini adalah tantangan kita semua agar investasi Jawa Barat tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat," tegasnya.
KDM juga menyiapkan efisiensi anggaran melalui perampingan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia ingin jumlah aparatur dan jabatan pemerintah menyesuaikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dan jumlah jabatan. Sejumlah organisasi berpotensi digabung agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif.
"Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien," jelas Dedi.
Perampingan birokrasi berkaitan langsung dengan kekuatan fiskal daerah. Pemerintah dapat mengalihkan anggaran dari belanja birokrasi untuk memperkuat kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal," ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini pun akan menerapkan efisiensi terhadap badan usaha milik daerah (BUMD). Ia menilai BUMD harus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing Jawa Barat.
Baca Juga: Tanggung Penuh Biaya Kuliah Maba Unpad Keisha, Dedi Mulyadi: Tetap Semangat, Harus Punya Mental Baja
Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Itu Semua Kesalahan Saya
Ia tidak ingin BUMD memiliki struktur direksi dan komisaris yang terlalu besar tanpa memberikan kontribusi sebanding terhadap kinerja perusahaan dan pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggabungkan sejumlah BUMD ke dalam holding BUMD Sanggabuana. Pemerintah juga akan memilih pengelola melalui proses seleksi terbuka untuk mendapatkan tenaga profesional sesuai bidangnya.
"Penguatan BUMD dapat menjadikan aset pemerintah daerah lebih produktif sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat," pungkasnya
