Jakarta, tvOnenews.com - Muktamar ke-35 NU sekaligus penentu tongkat kepemimpinan PBNU periode selanjutnya semakin memanas jelang perhelatannya yang berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur.
Sorotan turut datang dari salah satu tokoh NU yakni HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.
Bahkan, Gus Lilur turut menyerukan Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU atau yang disingkat olehnya GERBANG TOLL PBNU.
- Istimewa
Gus Lilur menyebut gerakan ini bukan dimaksudkan ajakan kepada para muktamirin untuk menggunakan hak organisasionalnya dalam menilai dan memutuskan LPJ PBNU secara objektif, terbuka, dan bertanggungjawab.
"LPJ harus diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang menentukan apakah sebuah kepengurusan benar-benar telah menjalankan mandat organisasi dengan baik. Karena itu, penerimaan LPJ tidak semestinya dilakukan hanya karena tradisi sungkan, penghormatan kepada pengurus, atau keinginan menjaga suasana tetap harmonis. Jika terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab, muktamirin memiliki hak untuk mempertanyakannya dan bahkan menolak LPJ," kata Gus Lilur kepada awak media, Jumat (21/8/2026).
Gus Lilur memaparkan gerakan itu didasari adanya konflik internal PBNU yang terjadi pada akhir 2025 lalu hingga berujung klaim kewenangan antar pimpinan.
Menurutnya persoalan internal organisasi semestinya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.
Ia menilai warga NU di tingkat akar rumput tidak pernah meminta pertunjukan konflik tersebut dan justru membutuhkan organisasi yang memberikan keteladanan dalam persaudaraan.
Salah satu kritik utama Gus Lilur adalah perlunya mengukur kepengurusan berdasarkan hasil konkret yang dapat dirasakan jamaah.
Ia turut mengkritisi hasil kerja kepengurusan PBNU periode tersebut yang dinilai hanya berisikan publikasi program kerja.
"Pertanyaan ini diajukan untuk mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan organisasi seharusnya tidak berhenti pada banyaknya kegiatan administratif, tetapi harus terlihat dalam perubahan nyata kehidupan umat," katanya.
Gus Lilur mengimbau para elite pimpinan mestinya dapat menjadi organisasi sebagai pengayom dari warga NU.
Gus Lilur menegaskan bahwa struktur organisasi tidak boleh menjadi tujuan, apalagi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan.
"Seluruh struktur NU dari tingkat PBNU, PWNU, PCNU hingga ranting pada hakikatnya dibentuk untuk melayani jamaah. Karena itu, keberhasilan organisasi harus diukur dari seberapa jauh struktur tersebut mampu menghadirkan manfaat, perlindungan, pendidikan, pemberdayaan, dan solusi bagi masyarakat, bukan hanya dari kelengkapan struktur administratif dan banyaknya kegiatan internal," ungkapnya.
