REPUBLIKA.CO.ID, KARANGASEM— Digitalisasi desa tidak boleh berhenti pada pengembangan layanan administrasi dan pemerintahan berbasis teknologi.
Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Baca Juga
‘Apa yang Telah Menimpamu tak Mungkin Luput, dan Apa yang Luput tak Mungkin Menimpamu’
Ayat Kursi Jika Dibedah Ternyata Terdiri dari 10 Kalimat Penuh Makna, Berikut Penjelasannya
Krisis Apache dan Dilema Ketergantungan dengan AS, Ketika Persenjataan Israel Mulai Tergerus
Hal itu disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, saat melakukan Tilik Desa Digital di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Drs Mulyadin Malik, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Pandu Prapanca Lagosa, jajaran DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), serta Perbekel Duda Timur I Gede Pawana.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam kunjungan tersebut, Budiman menekankan pentingnya membangun digitalisasi desa yang mampu membaca kondisi masyarakat secara akurat sekaligus memetakan potensi ekonomi yang tersedia di desa.
Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi penting. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi warga, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, memetakan potensi produksi, serta menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Digitalisasi desa jangan hanya untuk pelayanan. Digitalisasi harus menjadi alat untuk mengetahui kondisi warga, potensi ekonomi, dan bagaimana intervensi pemerintah bisa tepat sasaran,” ujar Budiman.
Karena itu, digitalisasi perlu terhubung dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Data warga, potensi produksi, pembiayaan, kelembagaan ekonomi, hingga akses pasar harus dapat terhubung dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Budiman mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program nasional yang dapat dihubungkan dengan ekosistem ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi dan data.
Menurutnya, MBG tidak semata-mata dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi pasar bagi produk pangan yang dihasilkan masyarakat desa.
“MBG harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Masyarakat berpenghasilan rendah jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam produksi dan rantai pasoknya,” katanya.
Telur, beras, sayuran, ikan, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat diproduksi masyarakat desa dan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Dalam konteks tersebut, digitalisasi berperan menghubungkan berbagai mata rantai yang sebelumnya berjalan secara terpisah.
Pemerintah desa dapat memiliki data mengenai siapa yang membutuhkan dukungan, apa yang dapat diproduksi masyarakat, bagaimana pembiayaannya, hingga ke mana produk tersebut dapat dipasarkan.
