jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp 290,9 miliar.
Menurut dia, penanganan karhutla harus segera dilakukan mengingat kebakaran telah berdampak kepada masyarakat, serta memperburuk kualitas udara.
BACA JUGA: Karhutla Bikin Kalimantan Bak Neraka, DPR Minta Tetapkan Status Bencana Nasional
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah menjadi kesimpulan dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8/2026).
"Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu,” kata Rajiv melalui keterangannya pada Jumat (21/8/2026).
BACA JUGA: Ketua DPD RI Sultan Puji Langkah Cepat TNI-Polri Tanggulangi Bencana Gempa NTT
Lebih lanjut, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Berdasarkan data BNPB pada Jumat (21/8), beberapa kejadian karhutla baru masih muncul di beberapa wilayah Kalimantan.
BACA JUGA: Bea Cukai-BNN Temukan 2 Kg Sabu-Sabu dalam Koper Penumpang di Bandara Sultan Thaha
Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Batu Sopang, dan Kecamatan Batu Engau. Total lahan terbakar sekitar 25,29 hektare.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Pendingan Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Kota Bangun pada Rabu (19/8).
Adapun, total luas lahan terbakar pada hari itu mencapai 49,55 hektare dengan lahan terbakar paling luas berada di Kelurahan Pendingin seluas 42 hektare.
“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi, harus penanganan luar biasa,” tegas dia.
Legislator dari Dapil Jawa Barat II ini mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menangani asap di sejumlah wilayah karhutla, baik BNPB, kepolisian, pemerintah daerah dan lainnya.
Untuk itu, ia kembali mengingatkan Kemenkeu agar segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla.
“Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” ujar dia.
Sementara itu, Rajiv mengatakan pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan ekosistem setelah kebakaran berhasil ditangani, salah satunya penanaman kembali kawasan hutan dan lahan terdampak.
Selain itu, perketat patroli terpadu di daerah rawan, serta sosialisasi larangan bakar lahan kepada warga dan korporasi sebagai optimalisasi pencegahan harus dimasifkan.
Selanjutnya, kata Rajiv, penegakan hukum juga harus ditegakkan sambil upaya pemulihan berjalan. Menurut dia, penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," pungkas Rajiv.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
