-
-
-
-
-
Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek langsung kondisi di lapangan sekaligus memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di pulau tersebut. Hal itu diumumkan secara langsung, melalui unggahan media sosial Sekretariat Kabinet (22/08/2026).
"Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan untuk mengecek sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan." Tertulis dalam unggahan tersebut
Langkah Presiden turun langsung ke lokasi ini menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani persoalan karhutla yang berdampak pada empat provinsi di Kalimantan. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu diharapkan dapat mempercepat proses koordinasi antara pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat yang terdampak.
Dalam informasi yang sama, disiarkan pula bahwa sehari sebelum bertolak ke Kalimantan, Presiden Prabowo telah lebih dulu menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung ke lapangan. Mereka diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam menangani karhutla di empat provinsi terdampak.
Baca Juga: Geram soal Praperadilan Berseri, Elida Netty: Ayo Kita Adu Argumen di Depan UmumInstruksi ini disertai dengan pembagian tugas yang jelas antarwilayah, dengan tujuan agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan terpadu. Berikut rincian pembagian tugasnya:
- Kalimantan Barat: ditangani langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri-
- Kalimantan Tengah: ditangani oleh KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) dan Wakapolri
- Kalimantan Selatan: ditangani oleh KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut) dan Astamaops Polri
- Kalimantan Timur: ditangani oleh Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri
Pembagian tugas ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan tidak diserahkan pada satu institusi saja, melainkan melibatkan sinergi antara TNI dan Polri di masing-masing provinsi, dengan pejabat setingkat tinggi yang langsung turun mengawasi penanganan di lapangan.
Dalam instruksinya, Presiden Prabowo menekankan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin. Tujuannya agar masyarakat di wilayah-wilayah terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh dampak kebakaran hutan dan lahan seperti kabut asap maupun gangguan aktivitas sehari-hari lainnya.
Selain aspek penanganan teknis di lapangan, Presiden juga menaruh perhatian pada sisi penegakan hukum. Ia meminta agar setiap pelanggaran hukum yang ditemukan selama proses penanganan karhutla ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya memastikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyebab kebakaran.
