Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Informasi itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Sabtu (22/8/2026).
Tujuan Prabowo ke Kalimantan untuk memimpin langsung upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
"Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak karhutla di Kalimantan," ujar Teddy.
Sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.
"Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak," kata Teddy.
Untuk Kalimantan Barat, Prabowo menugaskan Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Astamaops Polri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran.
Sedangkan di Kalimantan Timur, menugaskan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat.
Teddy mengatakan Presiden Prabowo juga menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara an normal.
"Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Teddy.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan Barat sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla.
Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan. (ant)
