Kubu Raya: Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Sabtu 22 Agustus 2026, Presiden melakukan peninjauan sekitar 10 menit untuk melihat kondisi lahan yang terbakar. Sebelum turun ke lokasi, Prabowo juga menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pimpinan lembaga yang ditugaskan menangani Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan sekaligus mendengarkan laporan dari pejabat yang ditunjuk menangani Karhutla di masing-masing provinsi.
Untuk Kalimantan Barat, penanganan Karhutla dipimpin langsung Panglima TNI dan Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut bersama Astama Ops Polri. Sedangkan penanganan Karhutla di Kalimantan Timur dipimpin Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.
Presiden menekankan seluruh jajaran untuk bergerak cepat agar kebakaran segera ditangani dan tidak meluas ke wilayah lain.
Baca Juga :
Presiden Prabowo Tiba di Kalbar Pimpin Penanganan KarhutlaDalam rapat terbatas, BNPB juga memaparkan perkembangan titik panas Karhutla berdasarkan pemantauan satelit. Dalam 24 jam terakhir, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot kepercayaan menengah, dan 406 hotspot kepercayaan rendah.
BNPB menjelaskan, hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi teknologi pemantauan pemerintah dan belum seluruhnya dapat dipastikan sebagai kebakaran.
Menurut laporan tersebut, hotspot perlu dipantau dan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar disebabkan kebakaran.
Dari hasil pemantauan, titik api yang telah terverifikasi atau firespot telah menyebar di sejumlah wilayah Kalimantan. Konsentrasi terbesar berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah, terutama karena Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi titik api yang tinggi.
