REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih meluas di sejumlah wilayah Kalimantan, dengan puluhan hektare lahan terbakar dalam beberapa kejadian terbaru. Untuk mempercepat penanganan, Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla sebesar Rp290,9 miliar.
Berdasarkan data BNPB per Jumat (21/8/2026), karhutla terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Di Kabupaten Paser, kebakaran melanda Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan luas lahan terbakar mencapai 25,29 hektare.
Baca Juga
PU Kerahkan Pompa dan Tangki Air Atasi Kekeringan serta Karhutla di Kalimantan Barat
Jejak Pembalakan di Tengah Karhutla Batang Hari
Kabut Asap Karhutla Selimuti Palangka Raya, Sekolah Tiadakan Aktivitas Luar Ruangan
Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran terjadi di sejumlah lokasi dengan total luas lahan terbakar mencapai 49,55 hektare. Area terluas berada di Kelurahan Pendingin, yakni sekitar 42 hektare.
Rajiv mengatakan, kebutuhan anggaran Rp290,9 miliar telah menjadi kesimpulan dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu,” kata Rajiv melalui keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Menurut Rajiv, penanganan karhutla perlu segera diperkuat karena dampaknya telah dirasakan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi.
“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa,” tegas dia.
Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah memperkuat penanganan di lapangan. Menurut dia, sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemerintah daerah diperlukan untuk melakukan pendinginan dini sebelum api meluas.
“Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” jelas dia.
Rajiv mengapresiasi pihak-pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk BNPB, kepolisian dan pemerintah daerah. Namun, ia kembali meminta pencairan anggaran operasional segera dilakukan agar penanganan di lapangan dapat diperkuat.
Selain pemadaman, Rajiv meminta pemerintah menyiapkan pemulihan ekosistem setelah kebakaran berhasil dikendalikan, termasuk melalui penanaman kembali hutan dan lahan yang terdampak.
Ia juga mendorong penguatan patroli terpadu di daerah rawan serta sosialisasi larangan pembakaran lahan kepada masyarakat dan korporasi.
Menurut Rajiv, penegakan hukum juga harus berjalan bersamaan dengan upaya pemulihan. Penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," katanya.
