JAKARTA, KOMPAS – Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tersebar di sejumlah wilayah. Karhutla seharusnya bisa dicegah, sehingga tak terus terulang setiap tahun.
Menurut Wakil Ketua Harian DPP PKB sekaligus Inisiator PKB EcoGen, Nadya Alfi Roihana, karhutla yang berulang menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola kawasan yang menyeluruh. Dia juga meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk lebih fokus terhadap perbaikan dan evaluasi dibandingkan memantau secara seremonial di lapangan.
“Menhut jangan cuma cosplay damkar (pemadam kebakaran). Masyarakat lebih butuh tata kelola kawasan daripada sekedar atraksi main selang,” kata Nadya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (22/8/2026).
Nadya tidak memungkiri faktor alam seperti El Nino berdampak pada kondisi yang lebih kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Meski demikian, tingkah manusia tetap menjadi alasan utama karhutla. Oleh karena itu, penanganan bencana ini tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan menindak pelaku pembakaran.
Nadya juga menyoroti kejadian berulang dari karhutla. Hal ini bisa menjadi siklus yang tidak berakhir jika pemerintah tidak menindaklanjuti data-data yang telah didapatkan untuk evaluasi tata kelola hutan dan lahan.
“Kalau kita sudah tahu kawasan yang rawan, tahu titik-titik yang berulang terbakar, tahu faktor manusianya, bahkan sudah banyak pelaku yang diproses hukum, pertanyaannya kenapa kebakaran tetap berulang? Jangan sampai setiap tahun kita hanya mengulang siklus yang sama, lalu tahun berikutnya terjadi lagi,” ujarnya.
Evaluasi ini juga menyasar kepada perusahaan-perusahaan yang turut mengelola kawasan melalui konsesi lahan. Menurut Nadya, perusahaan tersebut juga harus memastikan lahan yang mereka garap tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memastikan bebas dari karhutla.
“Jangan sampai keuntungan dari pengelolaan kawasan dinikmati secara privat, tetapi ketika kawasan terbakar, biaya pemadaman dan pemulihannya kembali ditanggung negara dan masyarakat. Pengelola kawasan harus ikut bertanggung jawab memastikan kawasan yang mereka kelola tidak menjadi sumber kebakaran berulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nadya menilai keberhasilan penanganan karhutla itu dilihat dari frekuensi dan luas kebakaran yang turun dari tahun ke tahun. Dengan semua data dan kerja sama dari berbagai pihak, titik-titik rawan kebakaran seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik lagi.
“Kita tidak kekurangan pengalaman menghadapi karhutla. Kita juga tidak kekurangan data. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk membenahi hulunya. Kalau kawasan yang sama terus terbakar, berarti ada persoalan tata kelola yang belum selesai,” ujar Nadya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Pangkalan Udara Supadio, Kabupaten Hulu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (22/8/2026). Pada hari yang sama, Presiden meninjau area yang terdampak karhutla di Desa limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.
Rapat dan peninjauan ke lapangan ini menjadi langkah awal Presiden Prabowo untuk melihat langsung situasi karhutla sekaligus memastikan koordinasi di lapangan. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko juga diharapkan memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan karhutla tersebut.
Presiden Prabowo dalam rapat tersebut menegaskan kedatangannya untuk melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam rapat ini, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Asrianus Bulo menyampaikan, titik panas atau hotspot yang terpantau selama 24 jam terakhir via satelit mencapai 198. Sebaran area ini berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalbar.
Daerah ini meliputi Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.
Sementara itu, prakiraan potensi hujan intensitas ringan baru terjadi pada periode 21-27 Agustus 2026 di wilayah timur Kalbar. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan modifikasi cuaca dalam kurun 11-18 Agustus 2026, dan sempat dihentikan karena tidak mendapatkan potensi awan yang memadai.
