Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengalokasikan dana sebesar US$725 juta atau sekitar Rp11,8 triliun untuk membayar kewajibannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah tersebut menjadi angin segar bagi PBB yang sedang menghadapi krisis keuangan serius akibat tunggakan iuran dari negara-negara anggotanya.
Hingga Jumat, 21 Agustus 2026, Washington menyatakan belum mentransfer dana tersebut.
Pembayaran ini dilakukan menjelang rencana kehadiran Presiden AS Donald Trump dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang.
Pemerintahan Trump selama ini dikenal kritis terhadap PBB dan menilai organisasi tersebut belum menjalankan fungsi secara optimal. Padahal, sejumlah pakar bantuan dan keuangan internasional menilai pembayaran US$725 juta tersebut dapat membantu PBB menjaga operasionalnya di tengah kondisi keuangan yang semakin tertekan.
Namun, nilai tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan total kewajiban AS kepada PBB. Pada Mei 2026, PBB memperkirakan Amerika Serikat memiliki tunggakan lebih dari US$4 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar US$2,04 miliar untuk anggaran reguler, US$2,2 miliar untuk misi penjaga perdamaian yang berjalan maupun sebelumnya, serta US$44 juta untuk pengadilan-pengadilan PBB.
Dengan demikian, dana US$725 juta yang akan dialokasikan Washington hanya mencakup kurang dari 20% dari total tagihan yang menurut PBB masih harus dibayarkan Amerika Serikat.
Mengutip Reuters, pembayaran utang AS tersebut terungkap dalam surat pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres pada 4 Agustus 2026. Namun, pemerintah AS menegaskan bahwa pencairan dana masih bergantung pada keberlanjutan agenda reformasi di tubuh PBB.
Mantan pejabat PBB Eugene Chen mengatakan, pembayaran tersebut setidaknya dapat membantu organisasi membiayai kebutuhan operasional dan membayar gaji pegawai untuk sementara waktu. Namun, dana tersebut belum cukup untuk mengatasi seluruh persoalan keuangan PBB.
"Hal ini membuat kapal tetap mengapung sedikit lebih lama," katanya mengutip Reuters, Sabtu (22/8/2026).
Menurutnya, tanpa pembayaran lanjutan, kondisi keuangan PBB dapat kembali memburuk. Bahkan, Amerika Serikat berpotensi kehilangan hak suaranya di Majelis Umum PBB pada Januari mendatang apabila tunggakannya memenuhi ketentuan dalam Piagam PBB.
"Jika AS tidak melakukan pembayaran lebih lanjut, kemungkinan besar AS akan kehilangan hak suaranya pada Januari," tambahnya.
Disebutkan bahwa, pada Pasal 19 Piagam PBB mengatur bahwa negara anggota dapat kehilangan hak suara di Majelis Umum apabila jumlah tunggakan iurannya melebihi kontribusi yang seharusnya dibayarkan selama dua tahun. Kendati demikian, dalam kondisi tertentu masih terdapat kemungkinan pemberian masa tenggang.
Padahal, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya memperingatkan bahwa organisasi tersebut menghadapi risiko keruntuhan keuangan yang segera terjadi akibat rendahnya tingkat pembayaran iuran dari negara anggota.
Sebagai bagian dari program reformasi yang dikenal sebagai "UN80", PBB telah memangkas anggaran 2026 sebesar 9,2%. Organisasi tersebut juga memindahkan lebih dari 2.000 pekerjaan dari kota-kota dengan biaya operasional tinggi seperti Jenewa dan New York ke pusat-pusat operasional yang lebih murah.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan, selama 6 bulan terakhir Washington telah mendorong reformasi besar di tubuh PBB, termasuk pemangkasan anggaran yang disebut sebagai pengurangan anggaran riil pertama dalam sejarah organisasi tersebut. Langkah itu diklaim menghasilkan penghematan hampir US$1 miliar.
Rencana pembayaran US$725 juta akhirnya memberikan sedikit ruang bernapas bagi PBB. Namun, dengan total tunggakan AS yang masih mencapai miliaran dolar dan negara-negara anggota lainnya juga belum sepenuhnya memenuhi kewajiban, masa depan keuangan organisasi berusia 80 tahun tersebut masih menghadapi tantangan besar.
"Selama enam bulan terakhir, Amerika Serikat telah mencapai reformasi bersejarah di seluruh PBB - reformasi yang telah lama dianggap mustahil - termasuk pemotongan anggaran nyata pertama dalam sejarah PBB, yang menghasilkan pemotongan hampir satu miliar," ungkapnya.
Namun, Washington belum mentransfer sekitar US$153,4 juta yang disebutnya sebagai "penahanan berdasarkan kebijakan". Jumlah tersebut mencakup US$10,6 juta yang diperuntukkan bagi Dewan Hak Asasi Manusia yang ditarik partisipasinya oleh Washington tahun lalu dengan dalih adanya bias anti-Israel serta dana untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina.
Sementara Pakar keuangan PBB dari German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Ronny Patz mengatakan, pembayaran dalam jumlah besar dapat mencegah PBB melakukan pemangkasan belanja yang lebih ekstrem dalam waktu dekat.
Namun, persoalan mendasar belum sepenuhnya terselesaikan. PBB tetap menghadapi situasi tanpa cadangan dana yang memadai. Jika pembayaran dari AS tidak berlanjut, organisasi tersebut berisiko mengalami kesulitan membayar gaji pegawai serta mempertahankan operasionalnya pada akhir tahun.
"Jika mereka tidak membayar, PBB mungkin benar-benar akan mengalami kesulitan selama dua atau tiga bulan terakhir tahun ini dalam hal pembayaran gaji dan menjaga agar operasional tetap berjalan," sebutnya.
Amerika Serikat sendiri merupakan kontributor terbesar bagi anggaran PBB. Namun, di bawah pemerintahan Trump, Washington menghentikan atau menahan sejumlah pembayaran wajib sekaligus memangkas pendanaan sukarela untuk berbagai badan PBB.
AS juga telah menarik diri dari puluhan organisasi dan badan internasional yang berada di bawah maupun terkait dengan sistem PBB. Pemerintah Trump menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi pemborosan anggaran dan memastikan uang pembayar pajak AS digunakan untuk kepentingan yang dianggap sejalan dengan kepentingan nasional.
Pengawas Keuangan PBB Chandramouli Ramanathan mengatakan, PBB sebelumnya mengandalkan penerimaan sekitar 90% iuran dari 193 anggotanya untuk anggaran tahun ini, demikian disampaikan bulan lalu. Per 18 Agustus, sekitar 129 anggota telah melunasi iuran mereka, menurut sebuah dokumen PBB. China, penyumbang terbesar kedua setelah Amerika Serikat, juga tidak tercantum dalam daftar tersebut.
(hsy/hsy)
