Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap persoalan yang menurutnya menjadi salah satu kunci mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat berkembang semakin luas di Kalimantan.
Ia menilai masalahnya bukan selalu karena titik api tidak terdeteksi, melainkan karena ada jeda antara informasi yang diterima dengan keputusan dan tindakan di lapangan. Oleh karenanya ia mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla yang saat ini semakin mengkhawatirkan di Kalimantan.
Baca Juga: Di Balik Kejar Ijazah Gibran, Denny Indrayana Ternyata Pernah 'Ditersangkakan' Gegara Ganggu Jokowi
"Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan," pungkasnya, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Puan menilai rantai penanganan karhutla harus diperbaiki sejak titik api pertama teridentifikasi. Informasi mengenai hotspot harus segera diterjemahkan menjadi keputusan operasional dan dilanjutkan tindakan pemadaman di lapangan.
Puan meminta lonjakan hotspot tersebut tidak diperlakukan sebagai persoalan rutin. Menurutnya, situasi membutuhkan intervensi cepat sebelum kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
"Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi," ujar Puan.
Dampaknya bukan hanya berupa kerusakan lahan. Kabut asap yang ditimbulkan karhutla juga telah dikaitkan dengan peningkatan kasus pernafasan serta memburuknya jarak pandang di sejumlah wilayah. Bahkan, jarak pandang di beberapa daerah dilaporkan hanya sekitar 10 meter.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah menetapkan zona operasi prioritas untuk mempercepat penanganan titik api. Dukungan peralatan pemadaman juga diminta ditingkatkan, bersamaan dengan perlindungan bagi petugas yang bekerja di wilayah rawan.
"Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan," paparnya.
Bagi Puan, respons cepat harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, menambah layanan kesehatan bagi kelompok rentan, serta menyiapkan lokasi pengungsian atau tempat penampungan darurat jika kualitas udara semakin buruk.
"Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak," jelasnya.
Sebelumnya Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan terus diusut aparat kepolisian. Hingga pertengahan bulan ini, sedikitnya 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara karhutla, dengan motif pembakaran lahan mulai terungkap di sejumlah wilayah.
Baca Juga: Dituduh Terlibat Upaya Gembosi Prabowo Demi Uang, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Honor Saya...
"Kita lakukan lidik dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Beberapa nama sudah kita amankan," kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
