JAKARTA, KOMPAS.TV - Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengusulkan dibentuknya posko pengaduan selama proses penerimaan mahasiswa baru (maba).
Sebab, selama ini belum ada pengawasan pihak eksternal kampus yang bersifat independen terkait proses penerimaan maba.
Menurut Ubaid, pengawasan proses penerimaan maba perlu diperkuat secara internal maupun eksternal. Salah satu cara penguatan pengawasan yang diusulkannya adalah pembentukan posko pengaduan terkait proses penerimaan maba.
"Sampai hari ini juga tidak ada kampus yang menyediakan posko pengaduan ketika proses penerimaan mahasiswa baru," kata Ubaid dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Sabtu (22/8/2026).
"Dan ini menjadi sangat penting ketika keberadaan posko pengaduan ini diwajibkan oleh pemerintah dan wajib didirikan oleh kampus-kampus."
Menurutnya, posko pengaduan bisa menjadi sarana menampung aduan dari calon mahasiswa, orang tua yang dirugikan, atau masyarakat yang menjadi saksi atas kasus-kasus "jual beli kursi kuliah" bagi calon maba.
Tanpa adanya pengawasan eksternal dan proses yang transparan dalam penerimaan maba, kasus-kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi seperti yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bisa terus terulang.
Baca Juga: OTT KPK di Unsoed, Pengamat Soroti Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri: Jalur yang Sangat Gelap
Ubaid mengatakan kasus-kasus pemerasan seperti terjadi di Unsoed bukanlah kali pertama terjadi. Menurutnya, setiap musim penerimaan mahasiswa baru, selalu ada temuan kasus serupa.
Ia pun menyorot jalur mandiri yang dinilainya memberikan celah terjadinya pemerasan atau gratifikasi saat proses penerimaan maba.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa jalur mandiri ini adalah memang jalur di mana ada pintu-pintu atau celah penyelewengan dana atau dalam 'jual beli' kursi kuliah yang dimanfaatkan oleh kampus untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya," ucapnya.
Menurutnya, banyak pimpinan kampus terlibat kasus dalam penerimaan jalur mandiri, tidak hanya di Unsoed saja.
Ubaid mengaku menyayangkan adanya jalur mandiri ini. Ia menilai jalur mandiri terbukti menimbulkan banyak korban dari orang tua atau mahasiswa yang tidak bisa membayar ketika diminta "membeli kursi kuliah" oleh oknum-oknum pimpinan kampus. Tidak hanya oknum, ia menilai sistem jalur mandiri juga bermasalah.
"Karena jalur mandiri ini sistem yang memang tidak transparan dan tidak akuntabel. Tidak seperti jalur yang lain, contoh ada kan penerimaan mahasiswa berbasis prestasi, ada juga berbasis tes," ujarnya.
Baca Juga: Barang Bukti OTT Unsoed: KPK Amankan Uang Tunai Rp 665 Juta dari Ruangan Kepala Bagian Akademik
Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi di UnsoedSebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Unsoed pada Kamis (20/8/2026) kemarin.
Dari 14 orang yang diamankan, lembaga antirasuah menetapkan 6 orang di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan penerimaan maba. Salah satunya adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq (ASO).
"KPK menetapkan enam orang tersangka, yaitu Saudara ASO (Akhmad Sodiq) selaku Rektor Unsoed. Yang kedua, Saudara NAP (Norman Arie Prayogo) selaku Wakil Rektor III. Saudara ES (Eko Sumanto) selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Sementara itu, tiga tersangka lainnya merupakan pihak swasta berinisial DMW, AW, dan MYN.
Selain menetapkan dan menahan tersangka, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti.
Taufik mengungkap lembaga antirasuah mengamankan uang tunai sejumlah Rp665 juta dan uang dalam bentuk saldo rekening sejumlah Rp99 juta.
Uang yang menjadi barang bukti tersebut diduga merupakan bagian dari pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon maba.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- posko
- posko aduan
- penerimaan maba
- maba
- unsoed
- pemerasan
