Prof Noor Farid Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto mengungkap pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru berfokus pada mekanisme seleksi jalur mandiri.
Noor mengatakan, penyidik KPK mendalami mekanisme seleksi serta kriteria yang digunakan untuk menentukan calon mahasiswa dinyatakan lolos atau tidak.
“Intinya mekanisme seleksinya ditanyakan. Terus kriteria dia lolos atau tidak, apa? Artinya yang lebih difokuskan soal seleksi mandiri itu,” kata Noor Farid seusai konferensi pers di Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu (22/8/2026).
Noor diperiksa penyidik KPK di Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas pada Kamis (20/8/2026). Namun, ia mengaku tidak mengingat seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik.
“Oh, saya lupa ya. Waktu itu memang sampai ngantuk segala ini. Jadi, kalau pertanyaan saya lupa,” ujarnya dilansir dari Antara.
Menurut Noor, Unsoed memiliki tiga jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni seleksi berdasarkan prestasi, seleksi berdasarkan tes, dan seleksi mandiri.
Pada jalur seleksi berdasarkan tes atau UTPK, jumlah pendaftar pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 18 ribu calon mahasiswa.
Sementara itu, penerimaan melalui jalur mandiri rata-rata mencakup sekitar 30 persen dari total penerimaan mahasiswa baru.
Calon mahasiswa yang belum lolos melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun tes masih dapat mengikuti seleksi mandiri.
Dalam proses tersebut, Unsoed menggunakan sejumlah kriteria yang dimasukkan ke dalam sistem. Kriteria itu antara lain nilai rapor, nilai mata pelajaran tertentu, prestasi akademik dan nonakademik, serta pengalaman organisasi.
“Prestasi ada dua, akademik dan nonakademik, kemudian yang terakhir keorganisasian. Jadi, nilai anggota, sama pengurus, sama ketua beda. Tingkatannya juga beda-beda,” kata Noor.
Terkait akses Rektor Unsoed terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru, Noor menegaskan akses tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi pemantauan sebagai pimpinan universitas.
Ia membantah akses tersebut dapat digunakan untuk meloloskan calon mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria seleksi.
“Kalau nilainya enggak masuk, ya enggak bisa masuk. ID yang dimiliki Pak Rektor itu untuk masuk selaku pimpinan, untuk memantau,” jelasnya.
Noor menambahkan, pengawasan terhadap proses penerimaan mahasiswa baru juga dilakukan melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Setelah proses seleksi berakhir, mekanisme penerimaan dapat diperiksa untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Meski kasus tersebut tengah ditangani KPK, Noor memastikan kegiatan akademik di Unsoed tetap berjalan. Perkuliahan untuk berbagai jenjang pendidikan telah disiapkan dan tidak mengalami gangguan.
“Enggak ada kelumpuhan. Kuliah sudah kita set dan akan berjalan baik dari D1, S1, profesi, maupun S2, S3,” tegasnya.
Noor juga mengaku tidak mengetahui adanya laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ia mengatakan tidak pernah menerima laporan mengenai persoalan tersebut.
Sebelumnya, KPK pada Jumat (21/8/2026) menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsoed.
Mereka antara lain Prof Akhmad Sodiq Rektor Unsoed, Prof Norman Arie Prayogo Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Mulyono yang disebut sebagai keponakan Akhmad Sodiq, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara, serta Eko Sumanto Kepala Bagian Akademik Unsoed. (ant/saf/faz)
