Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei nasional bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Minggu (18/10). Salah satu isu yang ditanyakan dalam survei tersebut adalah pandangan masyarakat terhadap ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen.
Hasilnya, sebanyak 40,7% responden menyatakan setuju jika PT pada pemilu mendatang ditetapkan sebesar 5%. Sementara 25,3% responden menyatakan tidak setuju dan 34% lainnya memilih tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menuturkan, salah satu alasan responden mendukung PT 5% karena menilai partai dengan suara kecil kurang mendapat dukungan rakyat.
“Satu, karena suara kecil berarti kurang dapat dukungan rakyat," kata Adi saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (18/10).
Di sisi lain, responden yang menolak PT 5% menilai kebijakan tersebut dapat membuat suara pemilih terbuang dan menyulitkan partai politik kecil untuk mendapatkan kursi di DPR.
Penolakan juga didasari penilaian bahwa PT tersebut dapat memperburuk kinerja DPR atau partai politik serta menghambat perkembangan partai kecil.
“Suara rakyat hangus ataupun terbuang, menutup kesempatan partai yang kecil, tidak adil dan tidak demokratis, ambang batas terlalu tinggi, tidak setuju, dan kemudian kinerja DPR atau partai memburuk, dan yang terakhir itu partai kecil tidak berkembang.”
PT yang Dinilai IdealPPI juga menanyakan besaran PT yang dinilai ideal oleh responden. Hasilnya, sebanyak 33,4% responden memilih ambang batas sebesar 3-5%.
Sementara itu, sebanyak 29,5% responden menilai PT di atas 5% sebagai pilihan ideal. Adapun 9,6% responden memilih kisaran 1-3%, sedangkan 6,4 persen memilih zero threshold atau ambang batas 1%. Sebanyak 21,1% responden tidak memberikan jawaban.
“Sementara yang menyatakan di atas 5 persen itu 29,5 persen, banyak juga ternyata. Hampir 30 persen publik menyatakan ambang batas di atas 5 persen itu dianggap juga pas,” ujar Adi.
Metode SurveiSurvei nasional PPI melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin.
