Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatatkan pencapaian signifikan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menjangkau lebih dari 57 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Per 30 September 2026, program MBG berhasil menyasar 57 juta penerima manfaat yang didistribusikan melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berkomitmen untuk terus memperketat standar keamanan pangan dan kebersihan di setiap fasilitas pelayanan gizi.
Baca Juga :
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi"Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan," kata Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Kurnia Ramadhana di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 18 Oktober 2026.
Dari sisi pembiayaan, realisasi anggaran MBG yang bersumber dari APBN per 30 September 2026 telah mencapai Rp153,2 triliun, atau setara dengan 66,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp229 triliun. Pemerintah bahkan menargetkan cakupan penerima manfaat melonjak hingga 72.464.886 orang pada tahun 2027 mendatang.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok. BPMI Setpres.
Selain memperluas jangkauan di wilayah perkotaan dan daerah padat penduduk, BGN juga meresmikan sembilan SPPG baru di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), khususnya di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada pekan ini. Penambahan tersebut membuat total SPPG di wilayah Natuna kini mencapai 14 unit.
Di samping itu, inovasi penyaluran terus dikembangkan. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG mulai menguji coba sistem distribusi secara prasmanan di beberapa daerah seperti Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan kawasan 3T.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan bahwa uji coba (piloting) ini dilakukan secara bertahap guna mengidentifikasi serta memitigasi seluruh tantangan di lapangan sebelum diterapkan secara masif. BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG sudah mulai mengadopsi sistem prasmanan ini hingga akhir tahun 2026.
