Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait Dana Siap Pakai (DSP) untuk kedaruratan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan tersangka ini dilakukan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim penyidik di kawasan Jabodetabek pada Selasa malam.
Dari lima tersangka yang ditetapkan, tiga di antaranya berasal dari kluster internal BNPB, yakni Gabriel Purwaka Sikit (Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB), serta Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB yang juga merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto). Sementara dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Gary Prasetiawan dan Syifa Nika Givarian. Modus Operandi dan Barang Bukti
Dalam pengusutan kasus ini, KPK membongkar praktik korupsi dana kedaruratan yang diduga telah berlangsung selama empat tahun. Modus yang digunakan oknum tersangka memanfaatkan mekanisme penunjukan langsung pada kondisi darurat bencana serta menyusupkan pihak keluarga ke dalam perusahaan vendor penyedia.
Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti yang nilainya terus bertambah. Barang bukti uang tunai yang semula terkumpul Rp1,4 miliar melonjak menjadi Rp3,3 miliar. Selain itu, petugas mengamankan emas batangan seberat ratusan gram hingga aset mata uang kripto bernilai miliaran rupiah yang kini tengah ditelusuri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pihak KPK menjelaskan keterlibatan pihak swasta serta pengkondisian anggaran yang dilakukan para oknum.
"Dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta ini yang sedang kemudian didalami yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian ya, terutama dalam penyaluran anggaran kemudian pemanfaatan penggunaannya yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk menguntungkan dirinya sendiri," kata Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip dari tayangan Metro This Week, Metro TV, Minggu, 18 Oktober 2026.
Budi juga menegaskan komitmen penanganan perkara secara terbuka.
"Tentu pada saatnya kami akan sampaikan karena ini juga menjadi bagian komitmen KPK untuk selalu transparan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," tambahnya.
Baca Juga :
KPK: Aliran Dana Bencana BNPB Rp148 Miliar Mengalir ke Perusahaan Afiliasi hingga Pembelian SahamPascaOTT KPK yang menyasar jajaran BNPB, Presiden Prabowo Subianto mencopot Letjen Suharyanto dari jabatannya dan melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB yang baru. KPK memastikan pergantian pucuk pimpinan tersebut tidak akan menghentikan proses penyidikan maupun pemanggilan saksi-saksi terkait.
Kepala BNPB yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan pihak lembaga mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan berjanji melakukan pembenahan internal.
"Jadi kalau kasus OTT kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku… tentu dong (akan bersih-bersih), kan saya bilang konsolidasi internal," tegas Kristomei.
Atas perbuatannya, para tersangka terancam jeratan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di mana ancaman hukuman mati dapat diterapkan karena penyalahgunaan anggaran terjadi saat kondisi bencana alam nasional.
