jpnn.com - Para kiai dan ulama PPP menggelar Musyawarah Nasional Ulama’il Ka’bah di Pondok Pesatren Fadlul Fadlan, Semarang, Sabtu (17/10).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kiai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra hingga Kalimantan.
BACA JUGA: Sorot Kebijakan Mardiono Pasca-Muktamar PPP, Putra Mbah Moen: Jauh dari Harapan Kiai
Diantaranya KH. Abdullah Ubab Maimoen Zubeir, KH. Musthofa Aqil Siraj, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, KH. Muhlisin Nurhadi, KH. Haris Sodaqoh, KH. Muslih ZA, KH. Mursyid Qori, KH. Fadlolan Musyaffa, serta sejumlah kader dan fungsionaris partai tingkat DPW PPP dari berbagai daerah.
KH Abdullah Ubab Maimoen mengungkapkan bahwa pertemuan para kiai dan ulama PPP tersebut adalah yang ketiga kalinya.
BACA JUGA: PPP Siap Hadapi Ambang Batas, Mardiono: Kami Sudah Ikut Pemilu dalam Berbagai Situasi
“Kami para kiai dan ulama PPP memang rutin melakukan komunikasi, membahas bagaimana PPP sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia agar bisa kembali ke Senayan pada Pemilu 2029,” ungkap KH Ubab Maimen.
PPP telah melakukan evaluasi secara menyeluruh melalui berbagai forum kajian dan konsoidasi partai, termasuk Muktamar X yang diselenggarakan di Jakarta pada 27 September 2025.
BACA JUGA: Mardiono Ingatkan Kader PPP: Jangan Terprovokasi Isu Negatif, Fokus Dukung Pemerintah
“Kami berharap dalam muktamar tersebut dapat menghasilkan keputusan terbaik, tentu yang paling utama adalah mencari sosok pemimpin yang dapat melakukan perubahan agar PPP bisa dijadikan wadah perjuangan umat Islam dengan kembali ke Senayan pada pemilu 2029,” tambah KH. Ubab Maimen.
Terpisah, KH Fadlolan Musyaffa mengungkapkan sesungguhnya Muktamar X PPP telah memimilih Agus Suparmanto sebagai ketua umum.
Namun, pemerintah melalui Menteri Hukum menerbitkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-14.11.02 Tanggal 1 Oktober Tahun 2025 yang mengesahkan Mardiono sebagai ketua umum, meski tidak pernah terpilih pada Muktamar X PPP.
“Sesungguhnya H Agus Suparmanto yang terpilih sebagai ketua umum oleh seluruh peserta Muktamar yang hadir saat itu, namun pemerintah melalui Menteri Hukum mengesahkan HM Mardiono sebagai ketua umum,” ungkap KH Fadlolan.
Sudah satu tahun berjalan sejak keputusan itu, PPP di bawah kepemimpinan Mardiono sama sekali belum menunjukkan peningkatan.
Justru Mardiono dinilai telah melanggar kesepakatan rekonsiliasi dengan melakukan keputusan-keputusan yang tidak mencerminkan prinsip musyawarah dengan melakukan pemecatan sejumlah kader di berbagai daerah.
Menurut dia, Mardiono telah melakukan pemecatan terhadap ratusan pengurus baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai dari Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.
“Melakukan Pemecatan sejumlah kader dari keanggotaan PPP dan keanggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di berbagai daerah secara sepihak tanpa didasari melalui forum permusyawaratan resmi partai di semua tingkatan,” kata Kiai Fadlolan.
Akibat kebijakan Mardiono yang membabi buta tersebut, kondisi PPP kian hari semakin memprihatinkan.
Hal itu tercermin dari sejumlah hasil survei yang menempatkan PPP dengan tingkat elektabilitas rata-rata di bawah dua persen.
“Oleh karena itu para kiai mendesak DPP PPP dan jajaran fungsionaris partai di berbagai daerah agar melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Mardiono, dan sekaligus meminta agar SK Menteri Hukum yang mengesahkan Mardiono sebagai ketua umum dicabut dan digantikan oleh ketua umum yang diputuskan sesuai hasil muktamar, yaitu Pak Agus Suparmanto,” tutup Kiai Fadlolan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
