Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berapa Uang Negara yang Berhasil Diselamatkan?

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024 terkait surat suara di Malaysia. (Sumber: Tangkap Layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Uang negara yang berhasil diselamatkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjadi sorotan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan pemulihan keuangan negara atau asset recovery melalui berbagai mekanisme, mulai dari penagihan denda hingga pengembalian aset hasil tindak pidana.

Lantas, berapa nilai pemulihan keuangan negara sejak 20 Oktober 2024 hingga jelang 2 tahun Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026? 

Satgas PKH Serahkan Uang Tunai Sekitar Rp52 Triliun kepada Negara

Mengutip laman resmi Presiden RI, Satgas PKH menyerahkan penerimaan negara senilai Rp13.241.335.681.910,13 pada tahap kedelapan 6 Oktober 2026 lalu. Penerimaan tersebut berasal dari denda administratif sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana khusus, serta penerimaan pajak.

Baca Juga: Wapres Gibran Temui Kiai di Pasuruan, Minta Doa untuk Prabowo dan Karhutla

Dengan penyerahan tersebut, total uang tunai yang disetorkan Satgas PKH kepada negara mencapai sekitar Rp52 triliun. Selain penerimaan uang, pemerintah juga menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada kementerian terkait pada tahap yang sama.

Secara keseluruhan, Satgas PKH melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6.206.212,14 hektare di sektor perkebunan kelapa sawit dan 14.633,79 hektare di sektor pertambangan. Penguasaan kembali lahan tersebut tidak serta-merta menjadi penerimaan tunai negara. 

Namun, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset negara dan penertiban kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai atau dikelola secara ilegal.

Kejaksaan Agung Catat Pemulihan Aset Fantastis pada 2025

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mencatat pemulihan aset dan keuangan negara melalui sinergi penanganan perkara pidana khusus (pidsus), jalur perdata dan tata usaha negara (datun), serta optimalisasi Badan Pemulihan Aset (BPA). Dalam laporan capaian kinerja sepanjang 2025 yang dikutip Minggu (18/10/2026), Kejagung mencatat pemulihan aset senilai Rp19,65 triliun.

Nilai tersebut terdiri hasil lelang atau penjualan langsung Rp305,13 miliar, pemberian hibah Rp232,96 miliar, setoran uang tunai Rp424,86 miliar, serta penyelesaian uang pengganti sekitar Rp18,69 triliun.

Uang pengganti merupakan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada terpidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan untuk memulihkan kerugian negara. 

Sepanjang 2025, Kejagung melaporkan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp14,37 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp7,35 triliun disebut telah dibayarkan atau dikembalikan kepada negara.

KPK Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun Sepanjang 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan pemulihan aset negara sebesar Rp1,531 triliun sepanjang 2025. Dikutip dari laman resmi KPK pada Minggu (18/10/2026), KPK turut melaksanakan lelang barang rampasan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 

Pada Maret 2025, hasil lelang barang rampasan yang diumumkan KPK mencapai Rp42,35 miliar dan disetorkan ke kas negara. Terbaru, KPK memulihkan aset negara total Rp603 miliar sampai triwulan III tahun 2026. 

Beberapa unsur seperti barang rampasan aset senilai Rp140 miliar. pengembalian lainnya berasal dari penerimaan negara bukan pajak Rp318 miliar, kemudian Rp168 miliar dari uang pengganti dan Rp19 miliar dari denda.

Salah satu komponen barang rampasan terbesar yang dilaporkan KPK sepanjang 2026 berasal dari perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dengan nilai sekitar Rp106 miliar. 

Koordinasi Lintas Lembaga Selamatkan Keuangan Negara Rp6,7 Triliun

Pada 2 Januari 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan saat itu, Budi Gunawan, mengumumkan penyelamatan keuangan negara sekitar Rp6,7 triliun melalui koordinasi pencegahan korupsi, perbaikan tata kelola, dan penerimaan devisa negara.

Mengutip laman resmi PPATK, upaya tersebut melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPKP, PPATK, OJK, dan kementerian terkait. 

Capaian itu diumumkan pada awal Januari 2025, dengan kegiatan koordinasi yang telah berjalan sejak sekitar Oktober 2024.

Polri Laporkan Pemulihan Aset Rp2,37 Triliun

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut melaporkan pemulihan aset melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor). Kapolri saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan capaian pemulihan aset senilai Rp2,37 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 26 Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memaparkan penanganan sejumlah perkara, termasuk kasus pembangunan PLTU Kalimantan Barat dan pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Mengutip laman resminya, nilai pembiayaan LPEI yang disorot mencapai Rp741,2 miliar, dengan enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ultah ke-75, Mensesneg Sampaikan Terima Kasih Atas Doa dan Dukungan Masyarakat

Pada perkembangan berikutnya, Polri melaporkan penyelamatan potensi kerugian keuangan negara lebih dari Rp756 miliar dari penanganan 464 kasus pidana sektor energi sepanjang Januari-Juni 2026. Penindakan tersebut juga menghasilkan penyitaan barang bukti.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada

Sumber : Berbagai sumber