Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini bergulir ke parlemen setelah pengajuan pembatalan keterpilihannya kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, salah satu pemohon perkara itu, mendorong DPR hingga DPD memulai proses pemakzulan.
Di Senayan, sejumlah fraksi dikabarkan mulai mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) demi memverifikasi keabsahan dokumen pendidikan Gibran secara independen dan transparan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo alias Edo, adalah salah satu yang mendorong pembentukan Pansus tersebut.
Dalam putusan yang dibacakan 6 Oktober lalu, MK menyatakan gugatan Denny dan 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima. MK beralasan, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan tersebut.
Namun, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA. Ijazah setara SMA merupakan syarat pendidikan minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Meski begitu, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran karena status calonnya berakhir saat ia dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
Selepas SMP di Solo, Jawa Tengah, Gibran melanjutkan sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch, Sydney, lalu kuliah di MDIS, Singapura. Ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menyatakan Gibran tidak mungkin bisa mendaftar kuliah jika belum lulus SMA.
Ini bukan kali pertama pencalonan Gibran menuai sorotan. Menjelang Pemilu 2024, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membolehkan calon di bawah 40 tahun maju asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada.
Putusan itu membuka jalan bagi Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo. Ketua MK kala itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran. Ia kemudian dicopot dari kursi ketua oleh Majelis Kehormatan MK karena dugaan pelanggaran etik.
