JAKARTA, KOMPAS – Setelah mengalami tekanan hebat akibat penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI), pemerintah perlu segera memulihkan kepercayaan pasar. Memastikan transparansi kepemilikan saham, mendorong pasar yang lebih fleksibel, serta tata kelola yang baik menjadi kunci.
Hal ini disampaikan Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Kiki Verico dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini secara terpisah. “MSCI melihat apa yang kita lakukan, bukan yang kita sampaikan saja. jadi kalau memberikan janji, ya harus sesuai. Kalau nilai kita turun, berarti kita dianggap tidak mengerjakan PR. Atau kalaupun mengerjakan, hasilnya di bawah ekspektasi,” tutur Kiki, Minggu (18/10/2026) di Jakarta.
Lembaga penyedia indeks global MSCI mengancam akan mengeluarkan pasar saham Indonesia dari emerging market standalone market atau pasar mandiri. Dalam laporan terbaru yang dirilis Jumat (16/10/2026) dini hari Waktu Indonesia Barat, MSCI mengumumkan dimulainya konsultasi mengenai usulan untuk mengklasifikasikan ulang status pasar saham Indonesia.
Menyusul laporan MSCI, IHSG mengalami tekanan hebat pada perdagangan Jumat (16/10/2026). IHSG langsung melorot ke 5.393 dari level penutupan hari sebelumnya yang di 5.863.
Penurunan tajam hingga melebihi 8 persen pun membuat sistem di BEI menghentingan perdagangan (trading halt) selama 30 menit. IHSG pun ditutup lebih rendah lagi di level 5.185.
Bukan hanya indeks harga saham, tetapi nilai tukar rupiah juga tertekan. Umumnya, dolar AS diperdagangkan dengan angka di atas Rp 18.000. Merujuk JISDOR per 16 Oktober 2026, kurs mencapai Rp 18.052 per dolar AS.
Kiki berpendapat, pemerintah dan otoritas keuangan masih memiliki waktu untuk membuktikan bahwa pasar Indonesia berlangsung sesuai standar dan etika yang berlaku. Beberapa komitmen yang harus dikerjakan antara lain keterbukaan pemilik saham di atas satu persen, pasar fleksibel untuk pembelian sampai 15 persen, maupun memperbaiki tata kelola pasar.
Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia, menurut Kiki, sudah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan untuk memenuhi standar penilaian MSCI. Sebab, Indonesia sudah bertahun-tahun ditemparkan dalam status pasar berkembang (emerging market).
Oleh karena itu, pemerintah maupun otoritas keuangan perlu menunjukkan niat baik dan benar-benar menerapkan standar dan etika yang ada. Tata kelola pasar juga harus diperbaiki.
”Transparansi mesti ditunjukkan sehingga tidak ada kecurigaan ada perdagangan yang tidak sesuai ekspektasi market, fair, benar-benar market based. Sebab, investasi market ini kan investasi swasta, jadi pemerintah harus memahami ekspektasi swasta,” kata Kiki
Dia menilai, evaluasi MSCI mencerminkan situasi pasar. Oleh karena itu, bila standar dan etika dijalankan, pasar juga akan menangkap ini.
Adanya kejanggalan akuisisi saham Bayan Resources oleh pengusaha yang dekat dengan penguasa juga dinilai akan mengurangi kepercayaan pasar. “Pemerintah tak bisa ikut bermain. Wasit harus netral. Sepanjang follow the rules and ethics, kepercayaan pasar pasti bisa dijaga,” katanya.
Pemerintah Indonesia dan otoritas keuangan, Kiki mengingatkan, memiliki waktu enam bulana sampai 30 April 2027 untuk menjalankan rekomendasi MSCI. Tanpa kerja keras memastikan standar dan etika pasar ini, pasar Indonesia bisa turun status menjadi pasar mandiri (stand alone).
Hal ini akan membuat saham Indonesia tak menarik bagi investor internasional karena standarnya di bawah standar global. Masalahnya, bila jatuh menjadi pasar mandiri, Indonesia sebagai salah satu di antara negara-negara Asia Tenggara yang menjadi salah satu pusat gravitasi pertumbuhan dunia akan sangat tampak tertinggal ketimbang negara-negara tetangga.
Jangan lupa, Kiki menambahkan, kepercayaan pasar dan status sebagai emerging market akan mendorong investasi tetap masuk. “Kalau stock (bursa saham) kita kuat, FDI (investasi langsung) juga akan ikut kuat. Kalau FDI kuat, manufaktur juga akan ikut kuat. Artinya, industri dan ekonomi kita akan stabil, masyarakat punya pekerjaan. Ujungnya adalah potensi pajak negara juga menjadi baik. Kalau sebaliknya, bagaimana negara bisa mengharap pajak?,” tuturnya.
Pentingnya memulihkan kepercayaan juga disampaikan ekonomi senior INDEF yang juga Rektor Universitas Paramadina Jakarta Didik J Rachbini. Menjaga transparansi, sikap yang propasar, serta menjaga kepercayaan harus dipegang erat supaya pasar Indonesia bisa berkembang.
Untuk itu, regulasi dibuat untuk memperbaiki kelembagaan dan tata kelola pasar, bukan hanya ada secara formal. Bukti nyata di lapangan juga menentukan. Tanpa adanya fakta di lapangan yang sesuai dengan aturan formal, jangan berharap kepercayaan tumbuh.
Mudah anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia, menurut Didik, terjadi akibat adanya kesenjangan antara aturan kelembagaan dan perilaku institusi. Akibatnya, sistem dan ekosistem berjalan tidak wajar.
Hal ini dirasakan betul oleh investor institusional yang telah lama khawatir terkait aspek kelayakan investasi (investability) dan tata kelola pasar ekuitas Indonesia. “Mereka menduga terjadi kecurangan dalam bentuk perdagangan terkoordinasi sehingga ada distorsi harga dan pasar yang mengalami disfungsi. Tetapi pihak otoritas tidak sensitif terhadap kekhawatiran ini sehingga ketika fakta ini dibuka, maka modal berlarian kabur keluar menghindari pasar, yang dinilai tidak bisa dipercaya dan tidak jujur,” tutur Didik.
Para ahli dan pengamat melihat ada struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, posisi kepemilikan yang sangat terkonsentrasi dan sangat sulit untuk dilacak secara jelas. “Ini menandakan adanya kondisi transparansi yang parah. Otoritas OJK telah menjalankan reformasi formal kelembagaan, seperti ketentuan “free float” dan kewajiban pengungkapan bagi pemegang saham dengan porsi satu persen. Namun faktanya di lapangan masih dianggap belum ada bukti kongkretnya. Aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap fungsi pasar sehari-hari,” katanya.
Melorotnya IHSG dalam waktu singkat setelah peringatan MSCI terbit, menurut Didik, menunjukkan masalah mendasar, yakni kepercayaan. Persoalan utama yang dihadapi Indonesia bukan sekadar masalah teknis seperti free float saham rendah dan aksi jual, tetapi ada indikasi keraguan investor internasional terhadap integritas pasar, otoritas ekonomi dan pasar modal. Para investor tidak percaya terhadap pembentukan harga yang terjadi, transparansi kepemilikan dianggap bermasalah, demikian juga tata kelola pasar modal. Selain itu, masih ada dugaan pengawasan yang disertai kepentingan politik.
“Jika persoalan ini tidak diselesaikan, konsekuensinya biaya modal perusahaan dapat meningkat dan investor institusional dapat mengurangi eksposurnya. Akibatnya pasar modal menjadi lembaga ekonomi yang kurang bermanfaat dimana kemampuannya membiayai kegiatan ekonomi dan industri nasional anjlok dan melemah,” lanjut Didik.
Oleh karena itu, Didik melanjutkan,, pemerintah termasuk otoritas keuangan dan pasar modal harus berbenah diri sekaligus melakukan reformasi ke dalam. Pemerintah tidak bisa tidak harus melakukan audit dan transparansi OJK, BEI, dan KSEI perlu menyatukan data kepemilikan, mengidentifikasi konsentrasi ekstrem, menelaah indikasi transaksi terkoordinasi, serta menetapkan standar pengungkapan yang dapat diuji.
Dengan demikian, pasar bisa dikoreksi dengan bukti kepatuhan dan tindakan pengawasan yang terukur, disertai perlindungan hak investor dan prosedur hukum yang adil. Ketika masuk ke dalam sistem modern global harga yang terbentuk di pasar merupakan harus refleksi dari sistem yang dipercaya.
“Kredibilitas harus dipulihkan dengan menguji perbaikan likuiditas, konsentrasi kepemilikan yang transparan, serta membangun persepsi investor internasional yang baik melalui evaluasi independen,” tuturnya.
