Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan temuan sebanyak 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemetaan data spasial yang diselaraskan dengan data ATR/BPN.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi, dalam keterangan di Jakarta, Senin, menjelaskan area yang terbakar tersebut meliputi areal sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung, di mana sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.
Atas temuan tersebut, BNPB mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik dari unsur perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera agar upaya pemadaman di lapangan tidak menjadi sia-sia.
"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei.
Baca juga: BNPB habiskan 2,4 ton dry ice untuk atasi asap karhutla Sumsel
Dia juga menekankan pentingnya instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai kolaborasi lintas sektor, termasuk di Sumatera Selatan ini yang merupakan satu dari enam provinsi prioritas agar kawasan hutan lahan mineral gambut setempat tidak terbakar.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebutnya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan menuntut sinergi erat antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program pusat dan daerah.
Untuk itu, selain penegakan hukum, BNPB juga meminta perhatian intensif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merumuskan solusi permanen penanganan ekosistem gambut, termasuk melalui pembuatan atau optimalisasi kanalisasi guna menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut di ke enam provinsi prioritas Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.
"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," kata dia.
Dia memastikan ribuan personel gabungan dan berbagai armada helikopter masih bekerja secara efektif untuk melakukan pemadaman. Namun evaluasi berkala agar pengerahan pasukan dan sarana prasarana di lapangan berbanding lurus dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot) juga sangat penting.
Baca juga: BNPB kaji penerapan teknologi "dry ice" untuk penanganan karhutla
Baca juga: Pakar hukum lingkungan dorong penguatan aturan pengendalian karhutla
Kepala BNPB Kristomei Sianturi, dalam keterangan di Jakarta, Senin, menjelaskan area yang terbakar tersebut meliputi areal sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung, di mana sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.
Atas temuan tersebut, BNPB mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik dari unsur perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera agar upaya pemadaman di lapangan tidak menjadi sia-sia.
"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei.
Baca juga: BNPB habiskan 2,4 ton dry ice untuk atasi asap karhutla Sumsel
Dia juga menekankan pentingnya instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai kolaborasi lintas sektor, termasuk di Sumatera Selatan ini yang merupakan satu dari enam provinsi prioritas agar kawasan hutan lahan mineral gambut setempat tidak terbakar.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebutnya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan menuntut sinergi erat antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program pusat dan daerah.
Untuk itu, selain penegakan hukum, BNPB juga meminta perhatian intensif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merumuskan solusi permanen penanganan ekosistem gambut, termasuk melalui pembuatan atau optimalisasi kanalisasi guna menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut di ke enam provinsi prioritas Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.
"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," kata dia.
Dia memastikan ribuan personel gabungan dan berbagai armada helikopter masih bekerja secara efektif untuk melakukan pemadaman. Namun evaluasi berkala agar pengerahan pasukan dan sarana prasarana di lapangan berbanding lurus dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot) juga sangat penting.
Baca juga: BNPB kaji penerapan teknologi "dry ice" untuk penanganan karhutla
Baca juga: Pakar hukum lingkungan dorong penguatan aturan pengendalian karhutla
