jakarta.jpnn.com - Center for Social and Development Studies (CSPS) menggelar dialog publik bertajuk Demokrasi di Era Digital: Membaca Disinformasi, Polarisasi Digital, dan Transformasi Partisipasi Publik dalam Demokrasi Kontemporer di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Diskusi itu menghadirkan empat narasumber, yakni Dr. Syafril, M.Pd., Prof. Dr. Kadri, M.Si., Dr. Alfi Sahrin, M.Si., dan Sahrul, S.Pd., M.Pd.
BACA JUGA: Ketum DPP FOKSI: 2 Tahun Asta Cita Prabowo, Kemajemukan Jadi Kekuatan Kemajuan Bangsa
Sahrul mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan yang memecah belah masyarakat.
Menurut dia, publik harus tetap kritis, menjaga persatuan, dan memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA: PP HIMMAH Yakin Listyo Sigit Prabowo Bawa KSP Percepat Program Prioritas Presiden Prabowo
Sahrul membedah bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah demokrasi. Media sosial yang seharusnya memperluas ruang partisipasi dan memperkuat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan justru dapat berubah menjadi arena pertarungan kepentingan yang mengeksploitasi emosi, identitas, dan fanatisme politik.
Dalam analisisnya, polarisasi digital menjadi persoalan serius ketika masyarakat tidak lagi memperdebatkan gagasan dan kualitas kebijakan, melainkan terjebak dalam pembelahan antara kelompok pendukung dan penentang.
BACA JUGA: DPP Dilantik, PSN 08 Minta Pengurus Bantu Presiden Prabowo Jaga Ketahanan Pangan dan Energi
Akibatnya, perbedaan politik yang seharusnya menjadi kekayaan demokrasi berubah menjadi sumber kecurigaan, kebencian, bahkan potensi konflik horizontal.
“Yang lebih berbahaya, pembelahan tersebut dapat dipelihara melalui produksi dan penyebaran informasi menyesatkan secara berulang,” kat Sahrul.
Dia mengatakan algoritma media sosial, kepentingan ekonomi platform, serta strategi komunikasi politik tertentu dapat memperkuat penyebaran narasi emosional meskipun tidak semua konten viral merupakan hasil manipulasi yang disengaja.
Sahrul menyoroti bahaya terbesar dari polarisasi bukan sekadar terbelahnya pilihan politik, melainkan terkikisnya kepercayaan sosial antarsesama warga negara.
“Ketika identitas politik lebih diutamakan daripada kepentingan kebangsaan, masyarakat dapat kehilangan kemampuan untuk berdialog, menerima perbedaan, dan bekerja sama menyelesaikan persoalan bersama,” kata Sahrul.
Sahrul mengajak masyarakat untuk lebih cerdas membaca informasi, tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, serta menolak upaya adu domba yang mengatasnamakan kepentingan politik maupun identitas kelompok.
Dia juga menekankan pentingnya mengubah orientasi partisipasi publik.
Menurut dia, demokrasi digital tidak boleh berhenti pada perang komentar, viralitas tagar, atau pembelaan membabi buta terhadap figur politik.
“Partisipasi masyarakat harus bergerak menuju pengawasan kebijakan, pengujian janji politik, dan penilaian objektif terhadap kinerja pemerintah,” kata Sahrul.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sahrul mengajak seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas sosial dan politik agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan secara efektif.
“Namun, stabilitas tersebut harus berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik,” ucap Sahrul. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
