Puji HartoyoWakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih 2026-2031, Ketua Umum Pejuang Muda Indonesia (PEMUDA) 2025-2030, President of Southeast Asian Islamic Student Union 2014–2017, Ketua Umum PB HMI MPO periode 2013–2015
DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat arah transformasi Indonesia. Di tengah dinamika global, ketimpangan ekonomi, dan tuntutan peningkatan kesejahteraan, pemerintah membawa agenda kemandirian bangsa melalui penguatan sumber daya domestik, pemerataan pembangunan, dan keberpihakan kepada masyarakat lapisan bawah.
Baca Juga:'Terorisme Ekologi', Ujian Kesungguhan NegaraPembangunan bukan semata-mata tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang siapa yang memperoleh manfaat dan sejauh mana negara mampu menghadirkan kesejahteraan secara merata.Demokrasi Konstitusional sebagai Fondasi KepemimpinanIndonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini menempatkan kekuasaan sebagai mandat yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan diabdikan untuk kepentingan rakyat.
Dalam kerangka pemikiran John Locke dan Montesquieu, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan. Karena itu, efektivitas kepemimpinan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap konstitusi dan mekanisme pengawasan.
Baca Juga:Sidang Bea Cukai, Ahmad Dedi Ungkap soal Goodie Bag yang Diantarkan OrlandoKebijakan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai upaya menerjemahkan mandat rakyat ke dalam program yang menyentuh persoalan mendasar bangsa. Orientasi tersebut sejalan dengan cita-cita Pembukaan UUD 1945 tentang perlindungan bangsa, pemajuan kesejahteraan umum, dan perwujudan keadilan sosial, termasuk prinsip perekonomian nasional dalam Pasal 33.Harmoni Eksekutif-LegislatifPelaksanaan kebijakan pemerintah membutuhkan hubungan kerja yang efektif antara eksekutif dan legislatif. Dukungan politik dapat mempercepat agenda pembangunan, sementara fungsi pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan publik.Dalam konteks ini, harmonisasi bukan berarti menghilangkan perbedaan atau melemahkan checks and balances, melainkan membangun koordinasi tanpa mengabaikan fungsi masing-masing lembaga.
Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Komunitas Melek Politik Serap Aspirasi Rakyat sambil Bagikan Buku
Peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam membangun komunikasi dan koordinasi politik menjadi salah satu faktor yang disoroti dalam hubungan kerja kedua cabang kekuasaan tersebut. Keselarasan agenda politik dan kepentingan konstitusional diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara lebih efektif.
Baca Juga:Momen Prabowo Cium Al-Quran Hadiah dari GontorPendekatan ini membawa konsekuensi berupa perubahan prioritas pembangunan. Kebijakan yang menyentuh tata kelola sumber daya alam, ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan penguatan ekonomi masyarakat berpotensi mengubah pola distribusi manfaat ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya merata dan menumpuk di kota-kota besar, bergeser kepelosok. Perubahan semacam ini tentu menghadirkan tantangan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan yang telah lama menikmati rente dari struktur ekonomi lama.Transformasi Ekonomi dan Kedaulatan Sumber DayaGagasan transformasi Indonesia telah disampaikan Prabowo sebelum menjabat sebagai presiden melalui buku Paradoks Indonesia & Solusinya dan Strategi Transformasi Bangsa. Pokok pemikirannya adalah bagaimana kekayaan sumber daya alam dapat menjadi fondasi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menghasilkan nilai ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.
Swasembada pangan, hilirisasi, kedaulatan energi, pengelolaan sumber daya alam, dan reformasi tata kelola agraria menjadi bagian dari agenda strategis tersebut. Indonesia perlu bergerak dari pemasok bahan mentah menuju negara yang mampu menciptakan nilai tambah melalui industrialisasi, penguasaan teknologi, penguatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.Baca Juga: Dua Tahun Prabowo dalam Hubungan Diplomatik Indonesia–Iran
Baca Juga:Prabowo: Jangan Percaya Antek-antek Asing, Mereka Bayar BuzzerKetahanan pangan, misalnya, tidak cukup diukur dari ketersediaan bahan makanan. Pendapatan petani, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan produksi juga menentukan keberhasilannya. Demikian pula, hilirisasi energi perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap ketahanan pasokan, efisiensi, nilai tambah, dan kelestarian lingkungan.MBG dan Koperasi Desa: Memperluas Pusat PertumbuhanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus membuka peluang ekonomi daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur pelayanan tersebut berpotensi menciptakan permintaan terhadap pangan lokal, membuka lapangan kerja, dan menghubungkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha kecil dengan rantai pasok yang lebih terorganisasi.
Data Badan Gizi Nasional per 9 Oktober 2026 menunjukkan, dari 26.385 SPPG yang ada, program ini telah menyerap 1.027.998 tenaga kerja dan memberikan dampak kepada 63.608 pelaku ekonomi lokal. Sebanyak 52.689 pelaku, atau 83 persen, merupakan UMKM, sedangkan sisanya berasal dari koperasi dan BUMDes.
Baca Juga:Prabowo Puji Panca Jiwa Gontor: Tidak Boleh Ada yang KelaparanAgenda serupa terlihat dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target sekitar 80.000 koperasi. Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, memperluas akses terhadap barang dan pembiayaan, serta meningkatkan posisi tawar produsen lokal.
Kedua program tersebut memperlihatkan upaya menghubungkan kebijakan nasional dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampaknya akan semakin besar apabila tata kelola, kualitas layanan, transparansi, dan keterlibatan pelaku ekonomi lokal terus diperkuat.Pembangunan Manusia dan Keberpihakan SosialTransformasi juga tercermin dalam revitalisasi pendidikan. Sebanyak 16.167 sekolah tercatat telah direvitalisasi pada 2025. Untuk 2026, targetnya sekitar 71.000 sekolah, dengan kemungkinan tambahan 6.000 sekolah melalui anggaran tambahan. Dengan demikian, total sasaran dapat mencapai sekitar 77.000 sekolah.Besarnya target tersebut menunjukkan ambisi pemerintah memperbaiki infrastruktur pendidikan. Apabila terealisasi, program ini berpotensi menjadi salah satu upaya revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat, dengan jumlah 182 sekolah, serta 51 Sekolah Unggul Garuda. Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 105,07 juta penerima manfaat sejak 2025 hingga Oktober 2026 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.
Keberpihakan sosial turut terlihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet bagi UMKM dengan persyaratan sesuai ketentuan. Pemerintah juga menerbitkan kebijakan yang mengatur potongan aplikator dalam ekosistem transportasi daring, dari sebelumnya 20 persen menjadi 8 persen sebagaimana dicantumkan dalam naskah ini.
Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap peluang usaha. Efektivitasnya tetap perlu dinilai berdasarkan penerima manfaat, pelaksanaan di lapangan, serta keberlanjutan dampaknya.Penegakan Hukum untuk Keberlanjutan ProgramDalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, negara disebut telah menyelamatkan kekayaan negara senilai Rp52 triliun dan menertibkan lahan seluas 6,2 juta hektare melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dana hasil denda administratif tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas, antara lain pengentasan kemiskinan, pembangunan perumahan rakyat, dan revitalisasi sekolah. Sementara itu, lahan yang ditertibkan diserahkan kepada BUMN pengelola kawasan hutan untuk dimanfaatkan, termasuk bagi pengembangan tanaman pendukung program biodiesel.Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Transparansi pengelolaan dana, kepastian hukum. Namun pengawasan pemanfaatan lahan menjadi penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.Dua Tahun Transformasi BangsaDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan fase penting dalam membangun fondasi transformasi nasional. Agenda kemandirian pangan dan energi, hilirisasi, MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, revitalisasi sekolah, serta penguatan penegakan hukum memperlihatkan upaya menghubungkan pembangunan nasional dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.Berbagai program tersebut menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan kemandirian nasional, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari agenda pembangunan. Namun, keberhasilannya harus terus diukur melalui capaian yang terverifikasi, kualitas pelaksanaan, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menempuh jalur transformasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan ambisi menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya program atau angka capaian, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan perubahan nyata. Demokrasi konstitusional, tata kelola yang akuntabel, dan pemerataan manfaat pembangunan harus berjalan beriringan agar kemajuan nasional benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
#nasional
