JAKARTA – Tim Advokasi Penegak Moral, Etika, dan Integritas Bangsa mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat permohonan tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat (Dumas). Langkah hukum ini diambil guna mendorong kepolisian mendalami dugaan kasus pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar terkait Surat Keterangan Kesetaraan Pendidikan atas nama Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Tim Advokasi Penegak Moral, Etika, dan Integritas Bangsa, Azam Khan, mengatakan permohonan tersebut bertujuan mendesak penyidik untuk memproses laporan yang sebelumnya telah diterima Dumas Bareskrim Polri pada Rabu, 7 Oktober 2026. Laporan tersebut diajukan kliennya dengan dua pelapor, yakni Syamsuddin dan Riyadi.
"Kami menyampaikan permohonan tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar," ujar Azam Khan, Senin (19/10/2026).
Dia menerangkan, penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan fisik lembar surat tersebut, tetapi juga harus membongkar seluruh rangkaian administratif dan proses penerbitannya. Tim advokasi menilai penetapan pasal, termasuk indikasi pelanggaran Pasal 391 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 20 huruf c KUHP, harus disesuaikan dengan fakta hukum dan tempus delicti.
"Untuk memperoleh kebenaran materiil, penyelidikan tidak cukup hanya memeriksa keberadaan fisik surat. Yang perlu ditelusuri adalah seluruh pemohon, verifikator, hingga proses lahirnya surat tersebut," tuturnya.
Dia memaparkan, sejumlah poin krusial yang didorong tim advokasi untuk diungkap oleh penyidik Polri. Poin pertama adalah asal-usul dan pemohon, yakni identitas pasti pihak yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan kesetaraan tersebut beserta dokumen pendukungnya. Poin berikutnya adalah dasar kesetaraan akademik, yakni alasan teknis dan akademis di balik penilaian grade 12 UTS Insearch yang disetarakan secara spesifik dengan SMK peminatan Akuntansi dan Keuangan.
