Jenderal Maruli Emban Tugas Kepala BNPPDT, Ini Program yang Jadi Prioritas

Jakarta: Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak resmi mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Ia mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Serah terima jabatan berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Maruli menyatakan, perluasan mandat BNPPDT membutuhkan kesinambungan program pengelolaan perbatasan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang berpotensi menjadi zona penyangga (buffer zone) negara.

"Selain mengelola perbatasan, kami juga akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang diharapkan menjadi buffer zone, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri," ujar Maruli di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026, Senin, 19 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah program yang telah direncanakan pada tahun ini akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Maruli juga akan melanjutkan program yang sedang berjalan serta mengevaluasi hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas BNPPDT.

"Kita akan melanjutkan apa-apa yang sedang dalam proses pengerjaan dan juga apa yang perlu ditingkatkan. Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi ke depannya," tuturnya.

Sebelum penyerahan tugas tersebut, Maruli telah menerima arahan dari Tito mengenai pelaksanaan tugas BNPPDT. Ia menyatakan akan memanfaatkan perangkat kelembagaan yang tersedia untuk menjalankan mandat tersebut sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Sertijab Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Foto: Dok BNPPDT Tugas Strategis BNPPDT Tito menegaskan BNPPDT memiliki sejumlah tugas strategis, meliputi koordinasi pengelolaan perbatasan darat dan laut, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyelesaian persoalan batas negara, serta pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

"Pertama, untuk menjaga daerah perbatasan dan mengoordinasikan pengelolaannya, terutama perbatasan darat dan laut," ujar Tito.

Terkait pengelolaan PLBN, Tito menyebut terdapat 15 pos lintas batas yang telah dibangun, dengan 12 di antaranya telah beroperasi. Sementara itu, tiga PLBN lainnya belum memiliki _counterpart_ atau fasilitas pendukung di negara tetangga.

Selain pengelolaan PLBN, penyelesaian persoalan batas negara pada sejumlah segmen juga menjadi perhatian BNPPDT. Tito menambahkan, pembangunan kawasan perbatasan perlu diarahkan pada pemerataan akses layanan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

"Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal akan lebih efektif,” kata Tito.

Dengan mandat yang mencakup pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil, BNPPDT diharapkan mampu menyelaraskan koordinasi lintas sektor dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. 

Keberlanjutan program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.