SURABAYA, iNews.id – Kasus perundungan (bullying) yang menimpa seorang anak disabilitas atau berkebutuhan khusus (ABK) hingga meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, terus bergulir.
Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dir Res PPA dan PPO) memberikan asistensi penuh serta mengawal penanganan hukum kasus tersebut.
Guna memastikan penanganan yang transparan dan berkeadilan bagi pihak korban maupun terduga pelaku yang masih di bawah umur, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya bersama Polda Jatim telah menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta menetapkan satu orang sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setiyaningrum menegaskan, instansinya bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi bersama untuk menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Baca Juga:Melihat Alutsista pada TNI Fair 2026 di MonasRapat keputusan bersama tersebut menghadirkan jajaran penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) di bawah Ditjen Imipas, serta Pekerja Sosial (Peksos) Profesional dari Dinas Sosial. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan Laporan Sosial.
"Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada dua opsi keputusan yang dapat diambil. Yaitu apakah ABH dikembalikan kepada orang tua untuk pembinaan di bawah pengawasan negara, atau diserahkan kepada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial dengan masa pembinaan maksimal enam bulan," ujar Kombes Pol Ganis Setiyaningrum, Senin (19/10/2026).
Polda Jatim memastikan bahwa seluruh proses evaluasi penanganan hukum dilakukan secara berhati-hati dengan mengedepankan hak-hak anak dan asas keadilan hukum bagi keluarga korban.
#jatim
