Tepat dua tahun Bahlil Lahadalia memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas yang diemban bertambah per 1 Oktober 2026 dengan menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Sesungguhnya tugas-tugas percepatan hilirisasi dilakukan karena Bahlil sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi saat dia menjabat Menteri Investasi (2021-2024) dan Kepala BKPM (2019-2024). Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dia koordinasikan kendati bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menelusuri apa yang dikerjakan, berikut wawancara Harian Kompas/kompas.id dengan Bahlil yang dilakukan secara tertulis:
Seperti apa capaian program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik? Bagaimana memastikan target 10.000 lebih lokasi tercapai pada 2029?
Pemerintah berkomitmen penuh agar tidak ada lagi daerah yang gelap pada 2029. Strateginya tidak hanya bergantung pada jaringan PLN melalui listrik desa dan bantuan pasang baru listrik (BPBL), tetapi juga penerangan berbasis energi baru terbarukan (EBT) secara terintegrasi menggunakan dana APBN di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Untuk tahun anggaran berjalan, alokasi APBN Ditjen EBTKE mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Fokusnya pada pembangunan pembangkit off-grid, yakni tiga unit PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hidro) dan 39 unit PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) Terpadu.
Infrastruktur ini siap memberikan listrik pada 44 desa dan dusun terisolir dengan total kapasitas 5,6 MW. Targetnya, lebih dari 4.700 rumah tangga penerima manfaat bisa dijangkau.
Untuk menjamin target 10.000 lokasi terjangkau pada 2029, kami mengawal ketat mulai dari akurasi data wilayah yang belum berlistrik, pemilihan teknologi EBT lokal yang sesuai, hingga mekanisme pemeliharaan berbasis masyarakat.
Apa yang membuat Anda ngotot memastikan semua desa menikmati listrik?
Bagi saya, listrik bukan semata-mata komoditas energi. Listrik adalah instrumen pemerataan, peningkatan kesejahteraan, dan perwujudan keadilan sosial. Menghadirkan negara sampai ke pelosok adalah amanat konstitusi, dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan yang sangat tegas: seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, harus menikmati listrik.
Kalau dilihat murni dari statistik, tambahan konsumsi listrik dari listrik desa dan BPBL relatif kecil-hanya sekitar 0,53 TWh. Secara keekonomian, banyak lokasi ini memang tidak menarik. Justru di situlah negara harus hadir. Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita tertinggal hanya karena wilayahnya sulit dijangkau atau dianggap tidak menguntungkan.
Anda menyebutkan pengetatan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batubara membuat produksi batubara tahun 2026 turun, tetapi pendapatan negara (PNBP) malah naik secara tahunan. Bagaimana itu bisa terjadi?
PNBP sumber daya alam mineral dan batubara pada 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data realisasi sampai dengan 15 Oktober 2026, penerimaan PNBP SDA Minerba mencapai sekitar Rp 131,81 triliun atau 98,42 persen dari target 2026 sebesar Rp 133,93 triliun.
Dibandingkan periode yang sama, realisasi penerimaan 2025 sebesar Rp 103,04 triliun atau 82 persen dari target 2025 sebesar Rp 125,01 triliun. Jadi, PNBN minerba meningkat Rp 28,78 triliun atau naik 27,93 persen year on year (secara tahunan).
Salah satu langkah pemerintah dalam perbaikan tata kelola pertambangan adalah dengan melakukan pembenahan RKAB agar rencana produksi dan pemasaran mineral dan batubara disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta kemampuan industri dalam negeri (supply & demand). Hal ini penting demi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam di masa mendatang.
Tahun 2026 pemerintah melakukan pengendalian rencana produksi untuk mengurangi risiko kelebihan pasokan (over supply). Hal ini berdampak pada peningkatan harga komoditas baik mineral maupun batubara.
Penerimaan negara dari royalti dan penjualan hasil tambang (PHT) batubara tahun 2026 meningkat 14,9 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Demikian juga dengan penerimaan negara dari komoditas nikel naik signifikan 100,4 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Pemerintah akan terus membenahi mekanisme RKAB agar rencana produksi dapat dievaluasi secara lebih terukur sesuai kondisi pasar dan kebutuhan industri. Penataan ini juga disertai penguatan persyaratan kepatuhan perusahaan serta pengawasan produksi, pemasaran, perlindungan lingkungan, dan kewajiban PNBP.
Bagaimana Kementerian ESDM mendorong peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT)?
Hingga triwulan II-2026, porsi EBT dalam bauran energi nasional mencapai 17,30 persen (9,33 persen dari listrik dan 7,97 persen dari non-listrik). Angka ini meningkat dari 15,75 persen pada 2025.
Target tahun ini 17–21 persen dan kami optimistis minimal 17 persen tercapai. Ruangnya masih sangat besar: potensi EBT kita sekitar 3.687 GW, tetapi kapasitas terpasang baru sekitar 16,4 GW.
Karenanya, strategi kami antara lain dengan menetapkan RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik) PLN 2025–2034 yang menambah pembangkit 69,5 GW, termasuk 42,6 GW EBT dan 10,3 GW penyimpanan energi. Untuk itu, dibutuhkan investasi sekitar Rp 2.967 triliun.
Strategi lainnya adalah program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Bapak Presiden pada 26 Agustus 2026 di Bali. Tahap awalnya 15 proyek dengan total 5,3 GWp di enam provinsi.
Kebutuhan investasinya sekitar Rp 1.140 triliun. Program ini berpotensi menciptakan lebih dari 5,5 juta lapangan kerja, menghemat sekitar Rp 73,9 triliun per tahun dibanding pembangkit gas atau diesel, dan mengurangi emisi sekitar 140 juta ton CO₂.
Skemanya beragam mulai PLTS darat, PLTS atap, terapung, kawasan industri, off-grid di wilayah 3T, sampai melibatkan koperasi desa.
Strategi lainnya adalah bioenergi. Salah satunya menetapkan mandatori B50 yang berjalan sejak Juli 2026. Sampai Agustus 2026, konsumsi B50 sudah 10,51 juta kL. Setelah biodiesel, kita bangun ekosistem bioetanol secara bertahap dari E5 ke E10, E20, dan seterusnya dengan bahan baku tebu, singkong, jagung, sorgum, dan aren, tanpa mengganggu kebutuhan pangan.
Sebagai jalur pendukung, kami dorong juga pengembangan listrik panas bumi, kendaraan listrik, dan konversi motor listrik sebagai jalur pendukung.
Saya tidak ingin kita hanya memindahkan ketergantungan dari impor minyak ke impor panel surya dan baterai. Karena itu, pengembangan EBT harus berjalan bersama industri panel, baterai, inverter, dan kabel di dalam negeri, didukung pembiayaan Danantara dan Himbara.
Tantangan kita juga nyata: banyak proyek EBT terlambat beroperasi dibanding rencana RUPTL. Karena itu, pemantauan sekarang kami lakukan per proyek dan regulasi pendukung investasi EBT kami percepat.
Terkait komitmen pemerintah menjaga harga BBM subsidi dan berkompensasi sampai akhir tahun, bagaimana sesungguhnya cara pemerintah melakukannya?
Harga BBM di Indonesia tidak serta-merta mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia, khususnya untuk jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP), karena harga jual ecerannya (HJE) diatur dan/atau ditetapkan oleh pemerintah.
Pemerintah memiliki instrumen subsidi dan kompensasi untuk menjaga stabilitas harga BBM, mengendalikan inflasi, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan dan akses BBM bagi masyarakat. Kebijakan subsidi dan kompensasi untuk JBT dan JBKP, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, daya beli masyarakat, serta kondisi ekonomi dan sosial.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk menjaga agar fluktuasi harga minyak dunia tidak langsung berdampak seluruhnya kepada masyarakat. Apabila terdapat selisih antara harga berdasarkan perhitungan formula dengan harga yang ditetapkan pemerintah, selisih tersebut dapat diserap atau ditanggung melalui APBN melalui skema subisidi dan/atau kompensasi.
Skema tersebut menjadi salah satu bentuk wujud kehadiran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM sekaligus melindungi masyarakat dari dampak langsung fluktuasi harga minyak dunia.
Namun, menjaga keterjangkauan harga BBM juga harus diiringi dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah terus mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi dan BBM yang diberikan kompensasi dilakukan secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan volume yang ditetapkan, serta mencegah penyalahgunaan. Dengan begitu, dukungan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak dan penggunaannya tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Sejauh ini sudah dua kali groundbreaking dilakukan Presiden untuk investasi-investasi terkait hilirisasi industri. Bagaimana Pak Bahlil mempercepat proses ini?
Peletakan batu pertama proyek hilirisasi tahap I dilakukan pada 6 Februari 2026 dan tahap II pada 29 April 2026. Paket pertama terdiri atas 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi senilai Rp 618 triliun yang menyerap sekitar 276.636 tenaga kerja, dan 67 persen lokasinya di luar Jawa.
Dari 18 proyek itu, 14 sudah groundbreaking, mulai dari smelter alumina di Mempawah dan Kendawangan, bioavtur dari minyak jelantah di Cilacap, kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, tangki BBM, baja nirkarat di Morowali, ekosistem aspal Buton, tembaga dan emas di Gresik, DME batubara di Muara Enim, hingga produk turunan sawit, pala, dan kelapa. Empat proyek lainnya masih dalam kajian.
Cara kami mempercepat dengan satu komando koordinasi. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (Keppres 1/2025) bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mandatnya adalah koordinasi, perumusan regulasi, pemetaan wilayah usaha, dan mendorong pembiayaan.
Dengan amanah sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, simpul-simpul lintas kementerian ini bisa kita urai lebih cepat: perizinan, lahan, infrastruktur, dan pasokan energi.
Selain itu, pembiayaan dan eksekusi dilakukan bersama Danantara. Pipeline juga terus diisi. Sebanyak 13 proyek tahap berikutnya di bidang minerba dan migas sudah memiliki dokumen pra-studi kelayakan. Dokumen itu sedang ditingkatkan menjadi studi kelayakan bersama perguruan tinggi terkemuka, sehingga proyek berikutnya siap lebih cepat.
Strategi lainnya adalah memberi kepastian bahan baku dan regulasi. Pengendalian produksi melalui RKAB dan kewajiban pasok dalam negeri memastikan smelter mendapat bahan baku. Perizinan berbasis risiko melalui OSS juga mempercepat proses.
Arah besarnya jelas. Peta jalan hilirisasi hingga 2040 diproyeksikan menarik investasi 618 miliar dolar AS, menyumbang PDB 235,9 miliar dolar AS, menghasilkan ekspor 857,9 miliar dolar AS, dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 3 juta orang. Hasilnya mulai terlihat.
Pada 2025 industri logam dasar tumbuh 15,71 persen. Bagi saya, ukuran keberhasilan hilirisasi bukan hanya jumlah smelter, tetapi juga berapa banyak pengusaha nasional dan daerah yang tumbuh, menguasai teknologi, dan ikut di rantai industrinya.
Terkait hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV), bagaimana memastikan ekosistem EV berkembang, lengkap, dan semakin meluas?
Untuk memastikan ekosistem kendaraan listrik berbasis nikel dapat berkembang, lengkap (dari hulu ke hilir), dan semakin meluas, diperlukan strategi terintegrasi yang melibatkan investasi, regulasi, teknologi, dan pasar domestik.
Langkah-langkah strategis untuk memastikan ekosistem ini semakin matang dan meluas. Pertama, menuntaskan integrasi hulu ke hilir (end-to-end). Ekosistem tidak boleh berhenti pada ekspor produk antara seperti ferronickel atau mixed hydroxide precipitate (MHP).
Bahan Baku disediakan dari kawasan strategis seperti Morowali Industrial Park yang menghasilkan 60 ribu ton per tahun Nickel & Cobalt Hydroxide, Weda Bay Industrial Park yang menghasilkan 50 ribu MT/tahun Nickel dan 4 ribu Ton/tahun Cobalt (High Purity), dan PT Halmahera Persada Lygend menghasilkan 365 ribu MT/tahun MHP dan 120.000 ton nikel sulfat.
Untuk pembuatan baterai saat ini ada beberapa industri baterai yang sudah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan mobil listrik (4W).
Kedua, hilirisasi akhir dilakukan dengan mengintegrasikan produksi sel baterai hingga perakitan unit EV dan penyediaan fasilitas daur ulang (recycling) baterai untuk menciptakan ekonomi sirkular yang utuh. PT Indonesia Puqing Recycling Technology dengan nilai investasi 71 juta dolar AS telah mengimplementasikan daur ulang baterai menjadi material hidroksida baru dan logam berharga lainnya dengan kapasitas sekitar 12 ribu ton/tahun Ni-Co-Mn Hydroxide dan 1,2 ribu ton Li-Carbonate.
Langkah berikutnya adalah membuat regulasi terkait mineral strategis seperti insentif khusus baterai nikel serta mendorong produsen otomotif internasional mendirikan pabrik perakitan kendaraan komersial dan kendaraan pribadi langsung di Indonesia. Selain itu, mengurangi ketergantungan smelter pada pembangkit listrik batu bara serta transisi menuju energi baru terbarukan seperti PLTS dan pemanfaatan panas sisa produksi.
Langkah terakhir ini dilakukan untuk memastikan produk baterai Indonesia lolos standar lingkungan global seperti pajak karbon lintas batas. Langkah lainnya adalah adaptasi dan diversifikasi teknologi baterai.
Di sisi lain, perlu juga pemerataan kawasan industri dan infrastruktur pendorong. Ini akan memastikan ekosistem meluas secara geografis dengan membangun klaster industri di luar pulau Jawa seperti Maluku Utara dan Sulawesi untuk pengolahan material, serta Jawa Barat untuk manufaktur komponen hilir. Pembangunan ini wajib diiringi ekspansi infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang masif di seluruh wilayah urban Indonesia.
