Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memperluas uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema prasmanan ke 5 ribu lokasi hingga akhir tahun 2026. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan perluasan uji coba tersebut bergantung pada kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah penerima manfaat.
Ia mengatakan uji coba skema prasmanan merupakan bagian untuk memperbaiki kualitas penyajian makanan kepada siswa. Melalui skema ini, petugas menyajikan makanan secara langsung di sekolah sehingga siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi jika masih tersedia.
“Saya berkeinginan paling tidak sampai dengan akhir tahun minimal seribu (lokasi), paling tidak, ada sampai dengan 5 ribu syukur bisa kami lakukan ya,” kata Sudaryono setelah mengikuti rapat koordinasi perbaikan tata Kelola MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Senin (19/10).
Kendati demikian, ia menyatakan penerapan skema prasmanan bergantung pada kesiapan dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat. Kedua pihak perlu bersedia menjalankan skema tersebut karena sistem penyajian prasmanan menambah beban operasional dalam pelaksanaan program. “Karena SPPG dan sekolahnya juga harus mau, karena ada sedikit kerepotan,” ujarnya.
Sudaryono menyebut hasil awal uji coba prasmanan menunjukkan siswa lebih antusias mengonsumsi makanan MBG. Makanan juga dapat disajikan dalam kondisi lebih hangat dan segar dibandingkan dengan sistem distribusi menggunakan ompreng atau wadah makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, hasil awal tersebut juga menunjukkan tidak adanya sisa makanan. “Berdasarkan piloting seminggu ini, hasilnya dari Tingkat kehabisannya lebih bagus, freshness dari makanan yang disajikan lebih baik, lebih hangat, dan antusiasme siswanya juga lebih senang karena selain porsi yang dia dapat, kalau masih ada sisa masih bisa nambah,” kata Sudaryono.
BGN Hitung Efisiensi Biaya MBG PrasmananSudaryono mengatakan pihaknya masih menghitung efisiensi biaya operasional skema prasmanan untuk menentukan apakah model tersebut lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan ompreng.
Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menyatakan evaluasi tersebut masih berlangsung sehingga BGN belum dapat memastikan skema prasmanan akan menekan biaya penyelenggaraan MBG.
Ia hanya mengatakan perubahan sistem penyajian berpotensi memengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan pengaturan distribusi makanan. Kebutuhan operasional setiap lokasi juga berpotensi berbeda. Jumlah siswa, fasilitas sekolah, ketersediaan petugas, dan pola distribusi makanan dapat memengaruhi biaya penerapan skema prasmanan.
“Misalnya prasmanan di SD kelas 1 dan kelas 2 itu kan berbeda sama kelas 5 dan kelas 6. Kelas 1 dan 2 itu kan masih kecil-kecil, nah itu beberapa hal yang secara teknis harus kita pecahkan,” kata Sudaryono.
Badan Gizi Nasional mulai menguji coba penyaluran MBG dengan konsep prasmanan di lebih dari 60 dapur SPPG pada 5 Oktober lalu. Dalam skema ini, makanan yang dimasak di SPPG atau central kitchen dibawa dalam kondisi hangat untuk kemudian disajikan secara prasmanan di kelas. Uji coba MBG dengan konsep prasmanan dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, serta Jayapura, Papua.
