Partai Gerindra menilai 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Termasuk, kemandirian nasional hingga kesejahteraan rakyat.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," kata juru bicara (jubir) Gerindra Sugiat Santoso dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Sugiat menekankan pentingnya mengapresiasi capaian yang telah dihasilkan, sekaligus mengakui tantangan yang masih perlu diselesaikan. Di sisi lain, dia menilai evaluasi dan perbaikan harus difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan efektivitas belanja negara.
"Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Tak hanya itu, Sugiat menilai bila stabilitas ekonomi nasional menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25% pada September 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.
"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," ujarnya.
Sugiat mengatakan penguatan sektor pangan juga menjadi bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Selain itu, kata dia, pemerintah menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak Oktober 2025. Nilai tukar petani pada September 2026 juga tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49% dibandingkan bulan sebelumnya.
"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," kata Sugiat.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, menurut Sugiat, program cek kesehatan gratis dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang, sedangkan program makan bergizi gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.
(maa/rfs)
