Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Bareskrim Polri tengah menyidik 98 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan korporasi. Dalam proses penyidikan tersebut, polisi juga menemukan keterlibatan pihak asing.
"Jadi, per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi," kata Suyudi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
Suyudi menegaskan 98 laporan terkait korporasi tersebut saat ini telah masuk ke tahap penyidikan.
"Ya, jadi dari 98 LP yang naik sidik, terkait dengan korporasi yang saat ini sedang berjalan, yang sedang berproses ke tingkat penyidikan, itu ada 98 kasus terkait korporasi," ujarnya.
Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
"Untuk itu, tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka," kata Suyudi.
Menurut Suyudi, proses hukum tidak hanya dapat menyasar pengelola perusahaan, tetapi juga pemilik hingga pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap korporasi terkait.
"Ya, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya. yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia," tuturnya.
Suyudi kemudian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam sejumlah kasus. Namun, ia belum membeberkan perusahaan maupun pihak asing yang dimaksud karena proses penyidikan masih berjalan.
"Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing, namun karena ini masih dalam proses penyidikan. Dan ini sedang kita pilah pilah, mana yang terlibat pihak asing atau mana yang bukan pihak asing," kata Suyudi.
"Tapi yang jelas saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing," lanjutnya.
Saat ditanya apakah pihak asing tersebut berasal dari negara tetangga, Suyudi membenarkan.
"Iya ada negara tetangga," ujarnya.
Namun, Suyudi belum menjelaskan lebih jauh bentuk keterlibatan pihak dari negara tetangga tersebut, termasuk apakah mereka merupakan pemilik perusahaan.
"Nanti akan disampaikan," pungkasnya.
